"Pemkot Jambi terus berbenah untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Komitmen perbaikan layanan itu kami buktikan dengan hadirnya MPP (Mal Pelayanan Publik-red) yang pertama di Jambi. Begitu juga di Dukcapil yang terus mendapat apresiasi dari masyarakat. Serta sentra layanan dasar lainnya, seperti kesehatan, pendidikan dan sosial. Kami yakin dan optimis, tahun depan akan ada lompatan besar hasil penilaian untuk Kota Jambi," tegas Fasha
Pernyataan Fasha tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah Kota Jambi dibawah kepemimpinan dirinya telah menunjukkan kesungguhannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang bersih, bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Kuatnya komitmen tersebut, ditunjukkan oleh dirinya dikala pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melayani pelayanan dasar masyarakat di Kota Jambi, sejak tahun 2020 lalu.
Ditangan Fasha, pembenahan dan perbaikan terus digencarkan sebagai bukti komitmen, serta salah satu bagian dari rencana aksi Pemkot Jambi dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan praktek KKN, yang telah diinisiasi sebelumnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kemenpan RB RI, bersama Pemerintah Kota Jambi. Pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari reformasi birokrasi, serta upaya penegakan integritas dan pelayanan berkualitas serta transparan di Kota Jambi.
Puncak dari wujud keseriusan Pemkot Jambi adalah dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jambi. Wali Kota Jambi Syarif Fasha berhasil menjawab harapan masyarakat atas kebutuhan berbagai layanan publik yang tersedia dan dilayani disatu gedung MPP Kota Jambi. MPP juga merupakan upaya keras Pemkot Jambi untuk mewujudkan good governance dan clean government.
Sebagaimana diketahui pula bahwa Kota Jambi telah menuai berbagai apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan ektifitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Jambi mendapat apresiasi khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai Pemerintah Daerah kategori Kota dengan Predikat Terbaik Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Secara Nasional Tahun 2019. Tahun 2020, Pemerintah Kota Jambi meraih prestasi Pencapaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) Level 3 dari BPKP RI (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia).
Tidak hanya itu, akuntabilitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi dibawah kepemimpinan Wali Kota Syarif Fasha bersama Wawako Maulana juga telah mendapat pengakuan dan apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, dengan diraihnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi, selama kurun waktu 6 tahun terakhir secara berturut-turut. (adv)