JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jambi, telah menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Jambi tahun 2023.
Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jambi Akmaluddin mengatakan, untuk tahun 2023 ini, telah dijadwalkan pembahasan 25 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk disahkan menjadi (Perda).
"Beberapa waktu lalu sudah kami tetapkan Propemperda tahun 2023, ada 25 Ranperda," sampainya beberapa waktu lalu kepada Jambi Ekspres.
Akmal mengatakan, dari 25 Ranperda itu, terdiri dari 6 Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Jambi, 12 Ranperda luncuran, dan selebihnya ada pembentukan Ranperda baru.
"12 Ranperda luncuran. Artinya 12 Ranperda itu sudah selesai dibahas tahun 2022, namun belum disahkan. Maka diluncurkan ke tahun 2023," katanya.
Menurutnya, Perda luncuran itu, hanya tinggal pengesahan saja. Pada prinsipnya semua sudah dibahas tahun 2022, namun harus menunggu fasilitasi dari Kemendagri, sehingga tidak bisa disahkan tahun 2022 lalu.
"Ketika itu ada empat Pansus, dan masing-masing Pansus ada tiga Ranperda. Kita nunggu fasilitasi dari Kemendagri, baru setelah itu bisa langsung disahkan," akunya.
Akmaludin juga menyebutkan, sejumlah Perda inisiatif yang pertama ada perubahan Perda mengenai CSR. Kemudian ada inisiatif dari Bapemperda, yaitu pencabutan beberapa Perda yang dinilai sudah tidak relevan lagi, atau yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Kemudian Ranperda inisiatif lainnya mengenai persandian yang merupakan inisiatif dari Komisi I DPRD Provinsi Jambi. Perda UMKM dari komisi II, dan perda mengenai perumahan umum dari Komisi III.
"Satu dari Komisi IV, tapi saya kurang ingat Ranperda tentang apa," katanya.
Sementara itu, dari OPD di lingkup Pemprov Jambi, juga sudah mengajukan Ranperda yang hendak dibahas.
"Jadi total ada 25. Ada Ranperda inisiatif, kemudan Ranperda baru, serta Ranperda kumulatif terbuka. Kumulatif terbuka itu Oersa yang terkait dengan APBD," pungkasnya. (aba)