JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Sejak terbitnya SE Gubernur yang salah satunya meminta Kabupaten/Kota membentuk tim satgas pemantauan harga Tandan Buah Segar (TBS) pada tahun 2022 lalu, terdata baru Kabupaten Merangin yang mematuhi imbauan ini.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agusrizal mengatakan dari 11 Kabupaten/Kota baru satu daerah yang sudah terbentuk satgasnya. "Baru Kabupaten Merangin yang terbentuk, daerah lain belum," ungkap Agusrizal.
Ia berharap pada tahun 2023 sudah terbentuk Satgas di daerah. Untuk kendala belum terbentuknya satgas di daerah karena diperlukan pembahasan anggaran operasional.
Kendati demikian, Agusrizal mengakui tak ada sanksi yang diberikan bila satgas daerah belum terbentuk. "Tak ada sanksinya karena pedoman baru Surat Edaran Gubernur dan belum Pergub, kita hanya mendorong daerah. Dan mungkin juga di daerah masih merasa fluktuasi harga masih cukup tinggi," katanya.
Ditanya peluang akan dibuatnya Pergub terkait instruksi agar daerah membentuk satgas, Agus menyebut tergantung kondisi. "Jika sekarang sudah mengikuti aturan, dan harga tak terlalu jauh dengan harga TBS yang ditetapkan maka bisa tak diterbitkan Pergub ini. Terlebih saat ini tak ada laporan adanya perusahaan yang membeli TBS di bawah harga yang ditetapkan," ujarnya.
"Adapun di Pemprov yang sudah ada Kelompok Kerja jadi selalu eksis dan memantau harga di tingkat Provinsi," katanya.
Kadisbun menambahkan, sebenarnya dengan adanya satgas ini akan membantu menjaga harga CPO di daerah. "Satgas daerah ini penting agar bisa mengawasi pihak yang diberikan izin oleh kabupaten,"akunya.
Untuk harga CPO sejauh ini, Agusrizal mengungkapkan sedang tinggi. Yakni terjadi kenaikan setiap minggu sejak Desember. "Saat ini diangka Rp2.600, dan terus melonjak naik," katanya.
Ia juga menekankan jika sudah bermitra bisa menekan terjadinya ketidakstabilan harga. Pihak Disbun juga mendorong kestabilan harga dengan Perusahaan Sawit Rakyat dan Program lainnya. (aan)