JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Jalan tol Jambi-Palembang yang selalu diidam-idamkan masyarakat Provinsi Jambi sudah membawa berkah bagi Tohirin.
Warga Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi ini mendadak kaya. Tohirin mendapat ganti rugi jalan tol Jambi-Palembang sebesar Rp 270 juta.
Ganti rugi yang diterima Tohirin itu karena lahannya yang ditanami karet kurang lebih 60 tumbuk terkena proyek jalan tol.
Pembagian uang ganti rugi jalan tol itu dilakukan Balai Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Rabu (28/12) lalu.
Disinggung tentang program jalan tol Jambi-Palembang ini Tohirin mengaku sangat mendukung program pemerintah dalam membangun jalan tol.
"Makanya saat harga awal ganti rugi yang ditawarkan, saya tidak keberatan karena memang cukup tinggi jika dibandingkan harga pasar,"ujar Tohirin
Selanjutnya uang itu akan digunakan untuk apa?
“Nantinya akan kembali diinvestasikan dengan membeli lahan,”kata Tohirin secara singkat.
Berbeda dengan Tohirin yang menerima ganti rugi sekitar Rp 270 juta, warga lainya yang bernama Arif Pujianto hanya mendapat ganti rugi Rp 17 juta.
Arif mengaku lahannya kena imbas jalan tol Jambi-Palembang hanya 1,5 tumbuk.
"Wah ini sudah lumayan. Dulu saya beli hanya Rp 10 juta. Saya anggurin 10 tahun sekarang dapat ganti Rp 17 juta. Saya dapat untung Rp 7 juta,"ungkapnya seusai terima ganti rugi di Balai Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Harga Tanah Naik 30 Persen
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Agus Sunaryo menyatakan untuk Pembangunan fisik ruas lain tol Jambi-Betung, diharapakan bisa dimulai tahun 2023 ini. Tepatnya dimulai pada semester 1 tahun 2023 ini.
Ia mengungkapkan, persoalan pembebasan lahan yang sudah berlangsung lama, ternyata hingga saat ini masih belum selesai. Sebab, dari jalur yang dilewati tol tersebut, masih ada satu desa yang belum selesai pembebasan lahannya."Ada satu desa yang belum selesai pembebasan lahan," katanya.
Agus mengatakan, desa tersebut berada di Kabupaten Muarojambi. Persoalan yang dihadapi, harga yang ditetapkan belum sesuai dan disepakati. Sebab, masyarakat di desa yang dimaksud, ingin membebaskan lahan dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditetapkan. "Mereka ingin harga yang lebih tinggi," katanya.