JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Sebanyak delapan organisasi profesi kesehatan di Jambi, menolak RUU Kesehatan (Omnibus Law).
Dalam konferensi pers di Rumah Kito Resort ini kedelapan organisasi kesehatan tersebut yakni IDI Wilayah Jambi, DPW PPNI Provinsi Jambi, DPW PATEKI Provinsi Jambi, PD PAFI Provinsi Jambi, PD IBI Provinsi Jambi, PDGI Wilayah Jambi, IAI Provinsi Jambi dan PTGMI Provinsi Jambi. Ketua Forum Organisasi Profesi Kesehatan se-Provinsi Jambi, dr. R. Deden Sucahyana, Sp.B.,M.Kes, FINACS, FICS yang juga Ketua IDI Wilayah Jambi didamping Sekretaris Ns. Umar S.Kep.,M.KM yang juga Ketua DPW PPNI Provinsi Jambi mengatakan penolakan RUU Kesehatan (Omnibus Law) dikarenakan, sehubungan dengan penetapan program prioritas Prolegnas oleh DPR RI, dimana salah satu RUU yang menjadi agenda pembahasan adalah RUU Kesehatan (Omnibus Law).
"Kami organisasi kesehatan yang telah diakui dan menjalankan fungsi serta peran, berdasarkan amanah dibeberapa undang-undang Lex Specialis bidang kesehatan (a.I UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UNo. 36 tentang tahun 2014 Tenaga Kesehatan, UU No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, UU No. 4 tahun 2019, res)," kata Ketua Forum Organisasi Profesi Kesehatan se-Provinsi Jambi, dr. R. Deden Sucahyana, Sp.B.,M.Kes, FINACS, FICS kemarin (29/11).
Sehubungan dengan RUU Kesehata (Omnibus Law) pihaknya pun menyatakan sikap yakni, perlu sinergitas Pemerintah, DPR RI, organisiasi profesi kesehatan dalam setiap kebijakan dibidang kesehatan. Mendukung penuh perbaikan birokrasi dalam setiap aspek pelayanan dibidang kesehatan, dengan melibatkan organisasi profesi terkait, sehingga profesionalisme tetap terjaga, dan keselamatan serta perlindungan masyarakat penerima pelayanan kesehatan tetap diupayakan.
"Kebijakan kesehatan harus mengedepankan jaminan hak kesehatan masyarakat, yang bertanggung jawab, memiliki etika, dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus dijaga dan ditingkatkan mutunya melalui peran Pemerintah, dan organisasi profesi kesehatan," terangnya.
Demi mengedepankan kepentingan masyarakat dan keselamatan pasien, pihaknya pun bersepakat dalam pembahasan RUU Kesehatan (Omnibus Law), tidak menghapus undang-undang yang mengatur tetang Profesi Kesehatan lainnya, dan mendesak Pemerintah maupun DPR lebih aktif, melibatkan organisasi profesi kesehatan, dan unsur masyarakat lainnya dalam memperbaiki sistem untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat.
"Atas dasar pertimbangan pengaturan Omnibus Law harus mengacu kepada kepentingan masyarakat. Penataan dibidang kesehatan agar tidak mengubah yang sudah berjalan dengan baik, dan memgharapkan adanya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan Omnibus Law dibidang kesehatan," tandasnya.
Dalam konferensi pers ini langsung dihadiri Ketua PDGI Wilayah Jambi drg. Iwan Hendrawan, MARS, Ketua PD IBI Provinsi Jambi Hj. Suryani, SPd.,MPH, Ketua IAI Provinsi Jambi Apt. Darma Satria, S.Farm.,M.E, Ketua PATELKI Provinsi Jambi Raden Mustofa, S.K.M.,MPH, Ketua PD PAFI Provinsi Jambi Halik Ashari, S.E.,M.M, dan Ketua PTGMI Provinsi Jambi Maria Yuniati, SKM dan undangan lain. (yos)