JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - APBN 2022 sudah hampir setengah jalan, manfaatnya sudah bisa dirasakan. Menjelang pertengahan tahun, kondisi ekonomi global diproyeksikan melemah karena dibayangi sejumlah risiko.
Meskipun demikian, outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup kuat, termasuk pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Jambi. Ekonomi tumbuh sebesar 4,64% dibanding periode yang sama tahun lalu. Selain itu, meskipun dalam tren meningkat, inflasi masih dalam skala yang terkendali, yaitu 0,80% sampai dengan akhir Bulan Mei tahun 2022 (5,17% yoy) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal-moneter saling mendukung dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di tengah urcertainty dari tekanan kondisi global yang perlu di eskalasi dan antisipasi.
Supendi, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi mengatakan, neraca Perdagangan masih melanjutkan tren surplus dengan rincian ekspor sebesar US$499,44 juta dan impor sebesar US$12,39 juta. Kinerja baik ekspor dan impor Indonesia salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas global. Lebih lanjut, indikator-indikator ekonomi dan kesejahteraan menunjukkan tren pemulihan yang masih berlanjut, di antaranya tingkat kemiskinan menurun menjadi 7,67% dari sebelumnya 7,97%, tingkat pengangguran menurun 0,06%, dan IPM tumbuh sebesar 0,34 poin. “Tren positif tersebut yang terus coba ditingkatkan oleh pemerintah sehingga kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menunjukkan bahwa kesejahteraan mayoritas masyarakat Jambi (petani dan nelayan) dalam kondisi yang baik-baik saja. NTP berada pada level 131,5 dan NTN berada pada level 114,71. Hal tersebut menggambarkan bahwa petani dan nelayan masih memiliki kemampuan tukar produk yang tinggi,” jelasnya melalui siaran pers.
Pendapatan Wilayah Provinsi Jambi mengalami kenaikan sebesar Rp 949,76 M (49,82%) dibandingkan dengan tahun 2021 dalam periode yang sama. Sampai dengan bulan Mei 2022, capaian penerimaan Rp 3.024,03 M yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 2.751M dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 272, 89 M.
Dari sisi belanja, Belanja Negara berhasil terealisasi sebesar Rp 7.228,43 M dengan rincian Belanja K/L sebesar Rp 1.973,53 M dimanfaatkan terutama untuk pendanaan kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/ mesin, jalan, jaringan, irigasi, pembayaran gaji dan tunjangan, serta penyaluran berbagai Bansos ke masyarakat; serta Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 5.254,90 M yang terdiri dari beberapa jenis transfer, yaitu DAU, DBH, DID, DAK-Fisik, DAK-NF, dan Dana Desa yang ditujukan untuk mendukung baik pelaksanaan operasional (gaji ASN, belanja barang/jasa) maupun non operasional (pembangunan proyek strategis, dukungan program prioritas) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih terus dilaksanakan sebagai wujud kehadiran pemerintah untuk masyarakat. Telah terealisasi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, BLT Dana Desa, dan BLT Minyak Goreng. Selain itu, dari sektor kesehatan, Klaim Pasien Covid dan Insentif Nakes telah dibayarkan kepada masyarakat yang berhak menerima. Adapun pembayaran PKH sampai dengan 27 Mei 2022 adalah sebesar Rp 140,27 M; pembayaran Bantuan Sembako sebesar Rp 194,94 M; BLT Minyak Goreng sebesar Rp 54,17 M, Klaim Pasien Covid-19 sebesar 90,23 M, dan Insentif Nakes sebesar Rp 7,9M. “APBN 2022 sudah hampir setengah jalan, manfaatnya sudah bisa dirasakan. Kita mengajak masyarakat (termasuk ASN, TNI, dan Polri yang menerima Gaji ke-13) untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang menjadi salah satu penopang perekonomian di Provinsi Jambi dengan berbelanja pada UMKM lokal,” lanjut Supendi.
Melalui berbagai cara, pemerintah bertekad untuk terus hadir di tengah masyakarat. Kebijakan APBN terus didorong untuk mampu memantik, menstimulus, menjaga, mendukung, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya didasarkan pada kajian dan analisis sehingga mampu diperoleh outcome seperti yang diharapkan. Tantangan pelaksanaan APBN masih akan terus ada. Namun, dengan kebijakan yang terukur, pemerintah optimis untuk dapat melewati tantangan-tantangan tersebut dan meneruskan capaian-capaian prestasi. (*/kar)