JAKARTA - Selain memperketat penjualan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi, pemerintah memiliki alternatif lain untuk menghemat anggaran subsidi yang terus membengkak. Tahun depan pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL) per tiga bulan hingga mencapai 15 persen.
\"Yang kami naikkan bukan 450-900 VA. Itu tetap tidak naik. Namun, lebih banyak di industri bisnis dan pemerintah. Golongan pelanggan 450-900 itu mereka yang baru menikmati kehidupan dan kemerdekaan. Biarkan saja mereka. Ini namanya subsidi silang subsidi,\" ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini di kantornya kemarin (10/9). Kenaikan TDL diusulkan untuk pelanggan golongan 1.300 watt ke atas.
Seperti diketahui, dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Agustus lalu, pemerintah mengajukan kenaikan TDL 15 persen yang dilakukan secara bertahap per triwulan. Alasannya, biaya pokok produksi (BPP) saat ini sudah Rp 1.163/kwh, sementara TDL hanya Rp 636/kwh. \"(Kenaikan TDL) ini fokusnya pelanggan industri, bisnis, dan pemerintah,\" cetusnya.
Rudi mengatakan, 73 persen di antara pengeluaran BPP dikontribusi oleh pembelian bahan bakar. Efisiensi menggunakan energi alternatif sudah dilakukan PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan memperbanyak penggunaan batu bara yang lebih murah daripada BBM. Akan tetapi, PLN juga mempunyai tugas lain yang berat, yaitu meningkatkan elektrifikasi. \"Tahun ini 75 persen, tahun depan 77 persen. Itu kabelnya, trafonya pakai duit semua,\" tegas Rudi.
Dia mengatakan bahwa kenaikan TDL itu diperlukan untuk mengurangi subsidi. Tanpa kenaikan TDL, subsidi diperkirakan membengkak Rp 12 triliun dari yang ditetapkan di RAPBN 2013 sebesar Rp 80 triliun. \"Apabila listrik tidak jadi naik, subsidi menjadi Rp 92 triliun. Ini harus dilaksanakan supaya pemerintah punya tabungan untuk rencana-rencana lain,\" lanjutnya.
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, rencana kenaikan tarif dasar listrik itu saat ini masih dibahas dengan DPR. Menurut dia, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) diperlukan untuk mengurangi subsidi listrik yang semakin membebani APBN. \"Kami sudah berbicara bersama dengan PLN. Yang pertama kami minta lakukan efisien. Yang kedua ya memperbaiki tarif listrik ini,\" jelasnya.
Sementara itu, Wakil Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyatakan, rencana kenaikan tarif listrik tersebut jauh dari realisasi jika melihat rekam jejak pemerintah. Sebab, selama ini pemerintah cenderung tidak tegas dalam mengeksekusi beberapa kebijakan yang terkait energi. Apalagi, momentumnya tidak tepat, yakni menjelang Pemilu 2014. \"Susah memercayai apakah pernyataan itu betul-betul akan diimplementasikan,\" ungkapnya.
Pengamat menilai, kebijakan menaikkan tarif dasar listrik itu tidak populer jika dikaitkan dengan Pemilu 2014. \"Bahwa soal energi perlu ditata, memang iya. Tapi, kalau melihat track record yang tak pernah ada ketegasan, 99 persen rencana kenaikan listrik tak akan dilaksanakan. Hanya 0,1 persen tarif listrik jadi dinaikkan, itu pun kalau terjadi sesuatu,\" katanya.
Menurut dia, sudah menjadi keharusan menata kebijakan energi. Namun, pemerintah masih cenderung menyukai budaya instan. Hal itu terlihat dari keengganan untuk mengembangkan energi terbarukan dalam membangun pembangkit listrik. \"Seperti\"tenaga panas bumi itu seharusnya sudah jalan dari dulu karena sebetulnya Indonesia kaya akan itu. Problemnya di situ. Dari tahun ke tahun tidak ada keseriusan mengembangkan energi terbarukan,\" jelasnya.
(wir/c6/kim)