KERINCI-Dalam rapat paripurna DPRD Kerinci yang digelar Selasa (18/9) kemarin, 3 dari empat fraksi dinilai sangat melempem dalam pandangan fraksinya. Berbeda dengan fraksi Amanat Nasional.
Fraksi ini, menyentuh pada beberapa bidang penting di kepemerintahan Kabupaten Kerinci. Seperti kritikan terhadap kinerja Dinas Kesehatan, Dinas PU, BLH dan Dinas Kehutanan.
Pandangan fraksi yang disampaikan oleh, Zulhadri, dalam paparannya menjelaskan bahwa dalam pandangan fraksinya mempertanyakan pungutan fee proyek oleh Dinas PU yang mencapai sebesar 15 persen dari sejumlah kontraktor pelaksana sejumlah proyek.
“Bupati Kerinci selaku pimpinan SKPD, harus mempertanyakan kebenaran informasi adanya pungutan fee di Dinas PU Kabupaten Kerinci. Karena, jika benar adanya pungutan fee, maka akan berimbas pada kualitas pelaksanaan proyek,” tegas Zulhadri dari Fraksi PAN.
Selain itu, dia juga menyinggung persoalan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci. Fraksinya mempertanyakan realisasi anggaran APBN dan APBNP untuk sejumlah kegiatan di instansi tersebut. Selain itu, sejumlah proyek fisik pembangunan puskesma dalam wilayah Kabupaten Kerinci terkesan tidak ada pengawasan.
Sebab, kata dia, dari pantauan fraksinya sejumlah pelaksanaan proyek pembangunan Puskesmas tidak memasang papan merek. “Seperti proyek pembangunan puskesmas di Kayu Aro, pelaksana proyeknya tidak memajangkan papan nama kegiatan. Hal ini harus disikapi tegas oleh Bupati Kerinci, agar adanya transparansi pembangunan di Kerinci,” ujarnya.
Tidak hanya di dua instansi saja yang dikritisi, Zulhadri juga menyoroti Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Kebersihan Kabupaten Kerinci. Diinstansi tersebut Fraksi Amanat Rakyat mempertanyakan realisasi anggaran dari pemerintah pusat untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Pasalnya, pada kegiatan tersebut dana dari pusat sudah dicairkan sebanyak 30 persen dari total jumlah dana Rp 1,4 Milyar. Namun pada kenyataan dilapangan, proyek tersebut tidak dikerjakan.
Sementara di Dinas Kehutanan juga tidak luput dari kritik fraksinya, menurutnya bibit-bibit yang diperbantukan oleh pemerintah untuk kelompok tani juga tidak merata pembagiannya. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar penataan pembagian bibit tersebut diatur sedemikian rupa.
“Pembagian bibit untuk kelompok tani tidak merata, banyak kelompok tani yang mengeluh. Padahal bantuan bibit sudah disalurkan dari pemerintah pusat untuk kelompok tani, sesuai dengan substansi pertanian yang dibutuhkan para petani,” jelasnya lagi.
(hdi)