Wawancara dengan Ahok, Cawagub DKI Terpilih
Agar bisa langgeng mendampingi Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggali pengalaman dari Wakil Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo. Rudy sudah tujuh tahun berduet dengan Jokowi untuk memimpin Solo. Berikut wawancara Jawa Pos dengan Ahok.
------------------------------ ----
Sudah ada pembicaraan mengenai pembagian kerja dengan Jokowi?
Sebetulnya dalam banyak pembicaraan, Pak Jokowi bilang lihat saja wakil saya di Solo (Wakil Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo, Red). Prinsip beliau, sesuatu diputuskan berdua lebih baik. Pekerjaan dibagi dua juga bisa lebih baik. Dia juga lebih senang. Saya senang dengan Pak Jokowi itu, beliau ini orang yang menaati prinsip. Keputusan berdua itu jauh lebih baik daripada keputusan sendiri. Lagi pula, di UU (UU Pemda No 32/2004) kan sudah diatur, yang namanya pembinaan birokrasi, inspektorat, itu diurus wakil.
Anda akan berkonsentrasi mengurusi apa?
Tergantung perintah Pak Jokowi. Untuk sementara, sesuai peraturan, sudah pasti soal penunjukan siapa dinas dan semacamnya itu pasti Pak Jokowi. Dia hanya minta masukan dari saya.
Karir politik Anda dimulai dengan menjadi anggota DPRD Belitung Timur periode 2004\"2009. Tapi, mundur setahun kemudian untuk maju pilbup dan terpilih. Baru dua tahun menjabat, Anda maju gubernur Bangka Belitung dan gagal. Dalam Pemilu 2009 menjadi anggota DPR. Sekarang lagi-lagi Anda mundur untuk mencalonkan diri dalam pilgub DKI Jakarta. Sebenarnya Anda lebih enjoy menjadi anggota legislatif atau eksekutif ?
Eksekutif, karena kita langsung mengeksekusi. Kita punya dana (APBD). Kita bisa langsung kasih bantuan kepada masyarakat. Dulu saya masuk DPRD karena berpikir kalau kursi DPRD dari partai saya kuat, saya mau memilih bupati dari PNS atau tokoh masyarakat yang jujur. Waktu itu pemilihannya kan masih lewat DPRD. Ternyata partai saya kalah. Jadi, dulu saya masuk legislatif itu hanya berpikir bagaimana mengatur seorang bupati yang bisa memberi jaminan pendidikan, kesejahteraan, dan perumahan buat rakyat. Biar kalau masyarakat lagi sakit atau butuh uang sekolah tidak terus ke rumah saya minta bantuan.
Kalau jadi Wagub kan posisinya juga tidak \"sekuat\" gubernur yang bisa langsung mengeksekusi?
Kalau bukan Pak Jokowi yang jadi gubernurnya, saya pasti menolak jadi wakil gubernur. Lebih baik saya tetap di DPR (komisi II, Red) memperjuangkan revisi RUU Pilkada untuk memasukkan unsur pembuktian terbalik harta pejabat yang mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah.