MUARABUNGO – SKPD diminta bertanggung jawab terkait banyaknya kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo yang belum dikembalikan oleh mantan kepala SKPD di instansi tersebut. Pasalnya, persoalan kendaraan dinas ini cukup membuat pusing bagian pengelola asset di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah (DPPKAD) Bungo.
“Yang wajib mengembalikannya adalah pemegang kendaraan itu sendiri. Namun kalau belum dikembalikan, yang harus menariknya dari mantan pejabat adalah SKPD tempatnya bekerja dulunya,” papar Kepala DPPKAD Bungo, Rozali melalui kabid asset, Ahyar beberapa waktu lalu.
Hingga saat ini, ada beberapa kendaraan dinas yang belum dikembalikan. Oleh karenanya, pihaknya berharap, SKPD yang bersangkutan bisa berkomitmen dalam menyelesaikan masalah ini. “Kita sekarang ini sedang menginventarisirnya, totalnya saya lupa. Untuk melakukan itu kita juga kekurangan tenaga sebenarnya,” katanya.
Terpisah, bupati Bungo H Sudirman Zaini ditanya terkait penertiban asset Pemkab Bungo yang masih semrawutan, mengatakan, bahwa pemkab akan terus mengupayakan penertibannya. “Memang benar begitu, tapi saat ini sebagian sudah ada yang menyerahkan kendaraan dinas. Dan ini juga sangat penting dukungan dari kepala kantor ataupun dinas tempatnya dulu bekerja dalam melakukan penertiban asset,” ujar bupati.
Dikatakannya, saat ini, Pemkab Bungo sedang menata aset-aset milik Pemkab dengan baik. Apalagi, terkait keberadaan dan layak tidaknya lagi asset tersebut. “Kadang ada dalam catatan tapi barangnya sudah tidak ada lagi, atau barangnya ada tapi tidak layak lagi. Ini sedang didata untuk seterusnya dilakukan proses semacam penghapusan,”pungkasnya.
(cr8)