Bahkan, lanjut dia, Dahlan juga perlu melaporkan sekaligus selain ke BK DPR juga kepada KPK. \"Saya yakin bukan niat Pak Dahlan menebar isu, tapi faktanya ini semakin mendegradasi citra DPR, makanya perlu (melapor),\" imbuh mantan menpora di era Orde Baru tersebut.
Menurut Hayono, ramai-ramai pernyataan Dahlan soal anggota dewan yang \"meminta jatah\" pada BUMN selama ini telah memiliki implikasi jauh. Ketegangan antara menteri BUMN dan DPR menjadi tidak terhindari. \"Nah, kalau ada ketegangan bagaimana nanti bekerja dengan baik, jadi ditunggu (penyampaian nama-namanya) tanpa harus dipanggil,\" tandasnya.
Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari ikut gerah dengan beredarnya inisial nama-nama pemeras BUMN. Pasalnya salah satu inisial yang muncul adalah EV. Sejumlah sahabat, kolega, dan konstituen Eva mengira EV adalah singkatan dari namanya.
\"Saya direpoti dengan pertanyaan via sms, maupun social media, mulai BB, twitter, sampai facebook meminta ketegasan bahwa inisial EV yang dituduhkan sebagai pemeras BUMN itu bukan saya. Saya sendiri menolak tuduhan sebagai pemeras BUMN,\" kata Eva. Apalagi, Komisi III tidak bermitra dengan BUMN.
Menurut dia, pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengenai adanya 10 nama oknum anggota DPR pemeras BUMN telah menjadi bola liar. Beredarnya inisial nama-nama itu merupakan salah satu bentuknya. \"Saya pribadi dan beberapa kawan yang namanya mirip inisial merasa dirugikan, baik material maupun imaterial,\" protesnya.
Eva menambahkan penyebaran inisial-inisial nama guna menjatuhkan kredibilitas pribadi para politisi yang kebetulan berinisial mirip harus dilawan. Apalagi, dampak yang ditimbulkan terasa sangat merugikan.
\"Bukan saja kami terganggu dalam melaksanakan tugas kedewanan sehari-hari, tapi keluarga juga menjadi tidak nyaman,\" kata politisi PDIP yang terpilih dari Dapil Jawa Timur VI, itu.
Eva menuntut Dahlan Iskan untuk secepatnya membuka nama-nama para pemeras BUMN. \"Biar para politisi yang dijadikan sasaran serangan gelap tidak berlarut menjadi korban,\" tegasnya. Selain itu, sambung Eva, Dahlan juga sebaiknya melaporkan dugaan kasus pemerasan yang melibatkan oknum DPR itu ke BK dan KPK.
\"Mengingat pemerasan bisa dikategorikan korupsi atau memenuhi unsur memperkaya diri oleh pejabat negara,\" tandas Eva.
(pri/dyn)