SUNGAIPENUH -Pelayanan Publik Kota Sungaipenuh saat ini sepertinya perlu pembenahan serius. Pasalnya, menurut pengakuan Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Syafriadi, hasil survey yang dilakukan BAPPEDA Provinsi Jambi awal tahun 2012, tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Pemkot Sungai Penuh, berada diurutan terakhir se Provinsi Jambi.
Menurutnya, ketidak puasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang di Pemerintah Kota Sungaipenuh, karena penempatan pejabat Kota Sungai Penuh yang tidak menguasai disiplin ilmu. Selain itu, pelayanan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, sangat rumit dan berbelit-belit. “Ini yang menjadi persoalan dan sampai saat ini masih terjadi. Memang pelayanan yang diberikan sangat berbelit-belit, kedepan kita minta Walikota untuk memperhatikan dan mengevaluasi ini,” bebernya
Selain itu, kegagalan Pemkot Sungaipenuh dalam pelayanan publik, akibat dari konpetensi yang dilakukan secara tidak sehat, sehingga pelaksanaan kerja masing masing SKPD dan pegawai dalam Kota Sungaipenuh tidak maksimal. “Wajar Beppeda Provinsi kasih nilai terendah, kalau sistem konfetensi masih seperti sekarang yang kita nilai tidak sehat,” ujarnya.
Ia berharap untuk kedepan Pemkot Sungaipenuh dalam meningkatkan pelayanan Publik, perlu benar-benar melakukan konfetensi sehat. Supaya penetapan pejabat atau pegawai sesuai dengan bidang ilmunya yang dikuasainnya. “Salah satu solusi untuk peningkatan masalah pelayanan, tentu perlu konfetensi sehat,” ungkapnya.
Syafriadi, menyesalkan nilai terendah yang didapatkan oleh Pemko Kota Sungaipenuh, terkait masalah lemahnya pelayanan publik. Sebab, jika dibandingkan dengan daerah lain SDM Kota Sungaipenuh, dianggap paling baik dalam provinsi Jambi.
Selain SDM, fasilitas pejabat dan pegawai Pemkot Sungaipenuh juga dinilai sudah lengkap, bahkan pejabat eselon III dan IV, sudah ada yang memiliki kendaraan dinas. Namun sayang, realita dilapangan berbanding terbalik dengan kondisi SDM-nya yang ada. “Memang aneh, tapi itu kenyataan yang kita dapatkan,” ujarnya.
Ia mengatakan, kepepan pihaknya akan berupaya untuk mengoptimalkan pelaya publik tersebut. Oleh karena itu diminta para SKPD untuk tidak terlalu sering meninggalkan tempat, kemudian masyarakat yang berurusan seperti perizinan harus dipercepat dengan pelayanan yang bagus. “Peraturan sudah menyebutkan agar mempercepat pelayanan perizinan, namun kenyataan dilapangan masih dihalang-halangi,” pungkasnya.
Kepala BAPPEDA Kota Sungai Penuh, Fitra Helmi, SE, MM membantah hal tersebut. Ia mengatakan, hingga saat ini dirinya belum menerima hasil survey yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang diberikan Bappada Provinsi terendah daerah daerah lain dalam Provinsi Jambi. “Kita tidak ada memerimanya salinan hasil survey. Siapa yang mensurvey, kalau kita terendah dari daerah lainnya. Sampai sekarang kita tidak ada menerima hasil survey itu, dari lembaga manapun. Silakan saja tanya kepada BAPPEDA Provinsi Jambi,” ujarnya.
(hdi)