JAKARTA - Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu, mengungkapkan, bahwa yang menjadikan BUMN sebagai sapi perah tidak hanya dilakukan oleh DPR saja, tapi sejumlah nama yang memiliki jabatan penting juga menjadi oknum yang memeras BUMN.
Bahkan Said Didu mengatakan pemeras ini juga melibatkan pihak lain saat melakukan pemerasan. Seperti teman bahkan sampai istri dari oknum. Sayangnya, dia enggan mengungkapkan siapa-siapa saja pihak yang melakukan pemerasan itu.
\"Bukan hanya DPR saja, tapi penguasa, temenya penguasa, istrinya penguasa. Makanya banyak banget. Saya tahu yang paling besar siapa dan kelompok mana. Masih banyak lagi yang bermain,\" ungkap Said Didu dalam sebuah diskusi bertajuk \"BUMN, Kisah Usang Sapi Perah\" di Jakarta, Sabtu (10/11).
Ditambahkan Said, intervensi yang besar terhadap BUMN tidak bisa dibaca, karena regulasinya dibuat sedemikian rupa, termasuk adanya intervensi dari pihak asing.
Sementara itu Sebastian Salang, Pengamat dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menambahkan orang yang bisa mengintervensi BUMN itu adalah yang punya kekuasaan. Lalu siapa yang punya kekuasaan? \"Mulai dari Presiden, Menteri, lalu DPR, orang-orang itu dari partai politik. Jadi bicara soal intervensi, itu kekuatan politik,\" tambahnya.
Untuk mengungkap praktek-praktek kongkalikong di Senayan, lanjutnya, apa yang dilakukan Dahlan ini merupakan pintu masuknya, sehingga tidak bisa hanya dengan cara menyampaikan sejumlah nama saja ke BK DPR.
\"Pergerakannya mesti lebih jauh. Selain menyampaikan ke BK, itu bawa ke KPK. Lalu yang kedua, posisi politisi yang selama ini nitip orang di BUMN itu juga diungkap. Partai-partai yang nitip orang di BUMN itu diungkap juga,\" ujar Sebastian.
Dia menjelaskan selain alasan politisi yang diduga minta jatah proyek di BUMN yang harus diungkap pula adalah politisi yang punya kepentingan bisnis terkait dengan usaha yang dijalani BUMN, seperti sektor energi dan pertambangan.
\"Hanya dengan cara begitu akhirnya nanti terbuka semua, sebetulnya ada apa sih. Intervensi itu konteksnya apa, gak ada intervensi yang tanpa kepentingan di balik itu, itu harus dibuka,\" tegasnya.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Abdullah Latif di Jakarta, Sabtu (10/11). \"Pak Dahlan harus menginventaris, siapa anggota DPR yang punya bisnis dengan PLN, di batu bara siapa, gas siapa, dibuka saja agar tidak ada kecurigaan,\" kata Abdul Latif.
Bahkan pihaknya juga mendorong agar Dahlan Iskan juga membuka bisnis apa saja yang dia punya, apakah ada yang berkaitan dengan jabatan dan pekerjaannya selaku Meneg BUMN. \"Jadi jangan buka setengah-setengah,\" kata Abdul Latif.
Pihaknya menambahkan serikat pekerja BUMN mendukung langkah yang dilakukan Dahlan Iskan yang ingin membersihkan internal BUMN dari praktek-praktek korupsi. Makanya ke depan BUMN harus bersatu padu menghadapi intervensi dari pihak luar.
\"Ini bukan kesalahan DPR saja, di BUMN juga ada kesalahan. Kenapa mereka (direksi) mau ditekan, diperas, mungkin inisiatif itu keluar dari BUMN sendiri. Tawar menawar inilah yang tidak kita kehendaki,\" tambah Abdul Latif.
(Fat/jpnn)