Kepala BP Migas, R. Priyono, mengatakan, kegiatan operasional kemungkinan akan terganggu kalau BP Migas dibubarkan. Ia juga mengatakan, soal proyek yang ditandatangani BP Migas, kemungkinan menjadi tidak legal.
“Tidak ada lagi yang memberikan pengawasan,” katanya di gedung parlemen, di Jakarta, Selasa (13/11).
Ia pun tidak mengaku tidak mengerti dengan alasan MK. Menurutnya, kalau dianggap membawa kepentingan kedaulatan asing itu bukan dari BP Migas yang membawanya. “Itu Pertamina. Bila produksi turun itu warisan Pertamina juga,” katanya.
(afz/gir/jpnn)