MUARABULIAN - Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Batanghari, M.Hatta melalui Zurni, selaku Kabid Pendapatan Dispenda Batanghari, menginformasikan, terhitung akhir Oktober 2012, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di empat kecamatan di Batanghari belum mencapai target dari yang telah ditentukan.
‘’Empat kecamatan yang realisasi pajak PBB-nya belum mencapai target dari yang ditentukan yaitu, Kecamatan Muarabulian, Kecamatan Bajubang, Kecamatan Tembesi dan Kecamatan Mersam,’’ bebernya kepada koran ini.
Dikatakannya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan empat kecamatan ini, dan masih ada waktu dua bulan untuk mengenjot realisasi pajak PBB tersebut. ‘’Kemungkinan besar semua kecamatan akan mencapai target,’’ katanya.
Disebutkannya, walaupun empat kecamatan realisasi pajak PBB-nya belum 100 persen, pajak sektor PBB Batanghari sudah over target. Itu terhitung disemua kecamatan, empat kecamatan realisasinya melebihi target, realisasi empat kecamatan inilah yang menutupi kekurangan empat kecamatan lainya yang belum mencapai target, namun keempat kecamatan yang realisasi belum 100 persen diwajibkan memenuhi target tersebut,
‘’Jika empat kecamatan ini pajak PBB nya sudah mencapai target, otomatis realisasi Pajak PBB Batanghari akan lebih besar lagi dari realisasi yang tercatat sekarang,’’ ungkapnya.
Sedangkan empat kecamatan yang realisasi pajak PBB nya melebihi target yaitu, Kecamtan Marosebi Ilir realisasi pajaknya hanya 105 juta lebih, dapat terealisasi hingga 210 juta lebih. Kecamatan Marosebo Ulu target pajaknya 50 juta lebih, dan teralisasi 86 juta lebih. Kecamatan Pemayung target pajak PBB-nya, 257 juta lebih, terealisasi 424 juta lebih. Kecamatan Bathin XXIV, pajak PBB nya 82 juta lebih, dan terelisasi 84 juta lebih,
‘’Kecamatan yang sudah melebihi target pajak PBB yang ditentukan, akan bertambah lagi, karna masih tersisa waktu dua bulan lagi. Untuk pajak PBB, terhitung akhir oktober 2012 kemarin sudah mencapai Rp 1,4 Milyar lebih, dari target sebesar Rp 1,2 milyar lebih,’’ beber Zurni.
Kendala empat kecamatan yang belum mencapai target ini, sambungnya, banyaknya data wajib pajak dilapangan yang tidak akurat, data dilapangan tidak sesuai dengan laporan pembukuan, ‘’Data objek dan subjek ada yang tidak akurat, ini menjadi kendala dilapangan, selain itu, masih ditemukan nya data ganda, karna kita sudah sepeluh tahun tidak melakukan pendataan,’’ tandasnya.
(cr6)