e-Audit dengan BPK RI
JAMBI-Lima daerah di Provinsi Jambi yakni Tebo, Sarolangun, Muarojambi, Kota Jambi dan Pemprov Jambi sudah terkoneksi audit secara elektronik (e-Audit).
Hal ini ditegaskan oleh Kepala BPK RI Hadi Purnomo saat penandatanganan nota kesepahaman dengan 12 daerah di Provinsi Jambi, tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data, dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, lewat electronic auditee (E-Audit) di aula BPK RI Perwakilan Jambi, kemarin.
Menurut Hadi, sistem ini akan terkoneksi antar daerah. Pola audit pun bisa dilakukan setiap hari, karena data yang keluar masuk, bisa terpantau setiap kali. “Pola audit nanti setiap hari,” sebutnya.
Dia menambahkan, sistem electronic audit ini sudah terkoneksi antar daerah, dan memungkinkan BPK meminta data ke daerah. Namun, bagi masyarakat umum data tersebut tidak sepenuhnya bisa diakses.
‘’Ada mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Pemberi data juga dikontrol Lemsaneg, Lembaga Sandi Negara, yang menjamin keamanannya. Engga mau beri data seenaknyan kami dijaga oleh Lemsaneg yang punya hak menjaga itu,” ujar Hadi Poernomo, Ketua BPK RI, seusai acara penandatanganan MoU, kantor BPK Perwakilan Jambi di Pal 10, Kamis (22/11) siang.
Kepala BPK Perwakilan Jambi, Dra Eliza MM, Ak, mengatakan penandatanganan nota kesepahaman itu merupakan langkah sinergi BPK dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya, akan dibentuk pusat data BPK RI dengaan menggabungkan data elektronik BPK RI dengan data elektronik audit. Dari situ, monitoring keuangan negara akan semakin kuat, dan pemeriksaan semakin efektif efisien, yang disebut BPK Sinergi.
Disebutkan, ada tiga manfaat dari BPK Sinergi. Pertama, mengurangi KKN secara sistemik. Kedua, optimalisasi penerimaan negara. Ketiga, mendukung efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara. Apabila terealisasi, Eliza mengatakan optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolan dan tanggung jawab keuangan negra akan lebih cepat terwujud.
Sementara itu, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengungkapkan data lima daerah telah siap disajikan. Disebutkan bahwa sistem membawa semangat keterbukaan ini sangat bermanfaat, karena apabila terjadi kesalahan bisa langsung diperbaiki. “Tapi ada petunjuk teknisnya, tidak semua bisa akses data ini,” katanya.
Dengan adanya E-audit ini, gubernur berhadap agar pemerintah daerah di Provinsi Jambi, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota bisa mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Pencapaian opini WTP merupakan cita-cita dan target kami,” tandasnya. Menurutnya, memang tidaklah mudah untuk mendapatkan WTP itu.
“Pemerintah Provinsi Jambi sedang berupaya untuk melakukan audit melalui sistem elektronikda” tandasnya.
(fth/rid)