“Secara rinci belum bisa ditentukan, karena kita baru saja mendengar nota keuangan RAPBD 2013, dengan total Rp. 800 Miliar, dari dana tersebut kita belum tentu dapat berapa untuk perjalanan dinas kita,” ujar M Saihu.
Dari Kota Jambi sendiri dilaporkan, anggaran kunker dan Bintek dewan dalam APBDP 2012 ditetapkan Rp 2,6 M. Sayang ketika ditanyakan berapa dari angka Rp 2,6 miliar biaya perjalanan dinas dewan yang dimasukan di APBD-P, yang dirasionalaisasi oleh provinsi, dia mengaku tidak mengingatnya. “Kalau angkanya saya lupa, tapi yang jelas ada fresing dari propinsi,” tukas Rosmansyah, Sekretaris DPRD Kota Jambi, belum lama ini.
Sementara itu, di tengah derasnya kritik publik terhadap kunjungan kerja (kunker), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari ke luar kota selama ini, DPRD malah mengajukan anggaran untuk kunker ke luar kota untuk tahun 2013 bertambah dari tahun yang sebelumnya, yaitu pada tahun 2012 kemarin jumlah anggaran kunker anggota Dewan yaitu sebesar empat miliyar lebih dan pada tahun 2013 naik sebanyak 10 persen. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Dewan Kabupaten Batanghhari.
“Untuk anggaran kunker Dewan pada tahun 2013, telah diajukan ke Provinsi dari tahun sebelumnya empat miliar lebih dan sekarang naik 10 persen dan hampir mencapai lima miliar, namun untuk angka pastinya saya belum tahu,” ujarnya.
(wsn/hdi/zha/fad/hdi)