SENGETI – Penolakan Bupati Muarojambi, H Burhanuddin Mahir, atas program yang dilakukan PTPN VI yaitu integrasi sapi dengan sawit terus berkembang. Pihak PTPN mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam tahap Uji coba sebelum di gulirkan ke masyarakat.
Sekretaris PTPN VI, HM Benny Subagia, menegaskan prinsipnya perusahaan menghormati dan menghargai berbagai pendapat yang sifatnya structural dalam kerangka mensukseskan integrasi sait sapi yang bias menunjang kebutuhan daging sapi secara nasional. ‘’Nanti, sistemnya memang harus disempurnakan dengan melibatkan masyarakat di sekitar unit usaha,’’ sebutnya kepada wartawan
Karena masih dalam tahap uji coba, maka hal itu belum dapat dilakukan. Namun, kedepannya, dipastikan program penyertaan masyarakat di sekitar lokasi peternakan akan dilakukan. ‘’Setiap warga yang mau memelihara akan diberikan sapi, untuk selanjutnya dikembangkan dan akan membentuk desa sentra sapi,’’ sebutnya.
Dijelaskan Benny, jika protram integrasi sapi terebut, merupakan amanah pemerintah untuk melakukan swasembada daging secara nasional. Mengingat, kekurangan daging sapi setiap tahunnya sekitar 350 ribu hingga 400 ribu ekor sapi selalu diimpor ke Indonesia. ‘’Program ini sendiri telah ditetapkan melalui surat Menteri BUMN No S-240/MBU/2012 pertanggal 9 Mei 2012 kepada 11 perusahaan BUMN yang mempunyai kebun sawit agar melaksanakan program interasi sawit sapi,’’ tuturnya.
Sampai tahun 2012, katanya, PTPN VI telah merealisasikan jumlah ternak sapi sebanyak 2000 ekor. Selanjutnya, ‘’Setelah sukses dan sesuai haisl rapat dengan menteri BUMN, program ini akan melibatkan masyarakat di sekitar unit usaha melalui kerjasama dengan pemerintah daerah,’’ tandas Benny.
Untuk diketahui, sebelumnya Bupati Muarojambi, H Burhanuddin Mahir, dengan tegas menyatakan tidak menyetujui program interagrasi sapi. Sebab, menurutnya, program integrasi sapi tersebut bukan dikelola pemerintah, namun diserahkan ke masyarakat. ‘’Sangat menyatakan tidak menyetujui program tersebut, sebab menurut saya proram itu tidak tepat,’’ ujarnya.
Karena ketidaksetujuan itu pula yang menyebabkan bupati enggan menghadiri acara yang berkaitan dengan peternakan sapi tersebut. Meskipun telah digelar beberapa kali di provinsi jambi dan di hadiri oleh menteri.
(era)