MERANGIN - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Handayani, mengatakan Program Pemprov Jambi untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan membuat program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake) dinilai gagal. Malahan program tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan sistem yang ditetapkan. ‘’Padahal program tersebutkan boleh dibilang hanya bungkus baru dari program lama yang seharusnya bisa dioptimalkan dengan baik,’’ ujarnya.
Menurutnya, sebelumnya program bedah rumah, pengadaan alat, Jamkesda, infrastruktur pedesaan, dan lain sebagainya sudah dilaksankan oleh instansi terkait. Tapi program tersebut didaur ulang menjadi Samisake. Dan itupun dalam pelaksanaanya masih tetap gagal.
‘’Seharusnya program tersebut membuat rumah yang tidak layak huni menjadi layak. Tapi pada kenyataannya malah rumah yang tadinya bisa dihuni menjadi tidak bisa dihuni. Untuk itu kami berharap untuk Tahun 2013, program Samisake khusus di Merangin dengan dana Rp 24 Miliar untuk 24 kecamatan, tidak lagi dikelola provinsi dan langsung diserahkan ke kecamatan bisa dilaksankan dengan baik dan tepat sasaran,’’ tegas Handayani.
Terkait hal itu, Kepala Bapeda Merangin melalui Kabid Sosbud, Dini Fadila mengatakan untuk Samisake 2013 direncanakan akan mulai dilaksanakan 31 Maret 2013. Hal ini dikarenkan masih menunggu pencairan dana dari Pemprov Jambi.
‘’Pencairan dana Samisake, dilakukan dalam dua tahap. Dan setiap tahapan harus dilaporkan realisasinya ke Pemprov Jambi terlebih dahulu. Setelah pencairan nanti Pemkab langsung menyerahkan ke Pemerintah Kecamatan dan dikelola langsung oleh kecamatan masing,’’ tandasnya.
Untuk satu kecamatan akan menerima sekita Rp 880 juta atau 88 persen dari Rp 1 Milar. Hal ini dikarenakan masih ada program yang dikelola langsung oleh Pemprov seperti Jamkesda. ‘’Sedangkan pihak kecamatan hanya mengelola program selain program tersebut seperti bedah rumah, pengadaan alsintan, pengadaan listrik untuk keluarga miskin dan lain sebaginya,’’ tandasnya.
(bjg)