JAKARTA--Nama Eddhie Baskoro Yudhoyono, putera Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono disebut-sebut ikut terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi di proyek Hambalang. Keterlibatan pria yang akrab disapa Ibas itu disampaikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Menanggapi itu, ayah mertua Ibas, Hatta Rajasa langsung membantahnya. Menurutnya hal itu adalah fitnah. \"Itu fitnah, tidak betul. jadi. Menurut saya kita janganlah lontarkan sesuatu yang bisa jadi masalah. Fitnah itu sangat kejam,\" tegas Menko Perekonomian itu di komplek Istana Negara, Kamis (28/2).
Tersiarnya dugaan keterlibatan Ibas sudah diketahui masyarakat luas. Namun, Hatta berharap masyarakat tidak menerima informasi itu mentah-mentah tanpa melihat bukti.
\"Saya kira masyarakat sudah cukup cerdas, segala sesuatu yang tidak berdasarkan bukti dan fakta, apalagi melontarkan seperti itu, bagi kita itu berbahaya. Saya kira tidak baik,\" ungkap Hatta.
Hatta meminta publik menunggu proses hukum yang berjalan di KPK terkait penanganan kasus proyek Hambalang. Ia juga menegaskan tak mungkin ada intervensi terhadap proses di lembaga antikorupsi itu.
\"Saya sangat yakin KPK sangat profesional dan kita sangat percaya. Jadi kita tidak gaduh, janganlah politik ini gaduh, banyak pekerjaan kita untuk sejahterakan rakyat, bangun ekonomi. ini penting sekali, jangan gaduh kita kemana-mana,\" pungkas Hatta.
Istana Bantah SBY Intervensi Kasus Anas
Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anas Urbaningrum menjadi tersangka di kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, berhembus kabar bahwa Presiden dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah salah satu orang yang mendorong lembaga itu menjadikan Anas sebagai tersangka.
Hal ini langsung dibantah oleh pihak Istana Negara. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, SBY tidak pernah melakukan intervensi pada KPK.
\"Sama sekali tidak benar itu. Tidak pernah saya ketahui dan saya yakini bahwa Bapak Presiden melakukan hal-hal yang sifatnya intervensi atau campur tangan terhadap proses hukum seseorang termasuk pada saudara Anas Urbaningrum,\" ujar Julian di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/2).
Julian mempertegas bahwa selama sembilan tahun SBY menjabat sebagai Presiden tidak pernah campur tangan masalah hukum baik di KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Apalagi, kata dia, KPK adalah lembaga independen.
\"Sebagaimana amanat konstitusi kewenangan pemerintahan yang ada di tangan Presiden, memang tidak ada ruang untuk masuk di ranah hukum untuk intervensi lembaga hukum,\" tegas Julian.
Ia pun mempersilakan jika publik mengkonfirmasi keterangannya itu pada KPK.\"Saya kira ini perlu diklarifikasi pada KPK, kalau memang benar ada kekurang yakinan pada hal ini,\" pungkas Julian.
(flo/jpnn)