Hutan Kritis Satu Juta Ha
JAMBI – Bencana banjir memang telah usai, tapi musibah ini akan terus terulang hingga tahun-tahun berikut. Pasalnya, saat ini hutan Jambi dalam kondisi memprihatinkan.
Data Warung Informasi Konservasi (Warsi) Jambi, pada tahun 1990 lalu, tutupan hutan Jambi seluas 2,4 juta hektare. Lalu, pada tahun 2000, jumlah tutupan hutan itu menurun drastis menjadi 1, 4 juta hektare tutupan hutan.
Kemudian, pada tahun 2009, jumlah tutupan hutan itu kembali mengalami penurunan menjadi seluas jadi 1,1 juta hektare. “Memang penurunan jumlah luasan hutan kita setiap tahun tak bisa diprediksi,” kata Rudi Syaf, Manajer Kominfo WARSI Jambi saat dijumpai, kemarin.
Dari pantauan , sebutnya, luas provinsi Jambi itu 5 juta hektare. Keseluruhan luas hutan Jambi seluas 2, 4 juta hektare.
“1,3 juta hektare sudah bukan hutan tutupan lagi, atau rusak. Menurut data yang ada dari Departemen Kehutanan, lahan kritis Jambi seluas 1 juta hektare,” katanya.
Disebutkannya, penyebab utama habisnya hutan dan rusak, karena adanya perubahan hutan menjadi tanaman.
“Lalu perubahan menjadi tambang, pembukaan lahan oleh masyarakat dan sawit juga,” sambungnya.
Ditanya soal upaya yang harusnya dilakukan, Rudi menyebutkan, Jambi harus mempertahankan 4 taman nasional yang ada di Jambi yang luasnya saat ini mencapai 700 ribu hektare. “Hutan produksi terbatas kita 100 ribu hektare. Nah ini yang diupayakan bisa dipertahankan. Karena hutan produksi ini bisa dirubah,” sebutnya.
Selain itu, dirinya juga meminta agar pemerintah dan masyarakat Mempertahanan eksplorasi ekosistim. “Hutan desa kita juga ada 23 yang diberi izin Kemenhut. Luasannya yang di Merangin itu ada hutan desa seluas 16.000 hektare di 17 desa. Di bungo ada di 4 desa luasnya 6.000. Batanghari ada 3 desa, hanya seluas 2000 hektare,’’ tuturnya.
Disebutkannya, umumnya lahan ini adalah hutan produksi. Ditanya soal potensi kerusakan hutan ke depan? Dia menjelaskan, potensi itu sangat besar.
“Potensi, izin untuk perusahaan yang mengalihkan fungsi hutan terus dilakukan. Itu yang sangat berpotensi besar merusak hutan. potensi terbesar sebenarnya bukan dengan perambahan hutan yang dilakukan masyarakat,” tegasnya lagi.
Dijelaskannya, perambahan hutan oleh masyarakat dan juga perusahaan itu memang berpotensi menghabiskan hutan di Jambi. Namun potensi itu tidak lah besar. “Memang ada. Namun itu kecil. Kecuali kasus di Merangin, itu bukan perambahan biasa, itu dikelola. Penyebabnya adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pemberian izin perambahan,” ungkapnya.
Ditanya soal luas hutan produksi di Jambi, dikatakannya, semuanya seluas 900 ribu hektare. “Lalu hutan produksi terbatas kita 200 ribu. Sisanya taman nasional dan hutan lindung,” tukasnya.
Sementara itu, untuk diketahui, sepanjang 2011, Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan telah mengeluarkan 23 SK Hutan Desa untuk Provinsi Jambi. Meski dibagi dalam beberapa fase pengeluaran SK, usulan hutan desa disejumlah kabupaten yang difasilitasi Warsi telah diakomodir oleh menteri kehutanan dan dikeluarkannya Surat Keterangan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa.