Randis di Provinsi Jambi
JAMBI-Kendaraan dinas (Randis) di Jambi ternyata masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi. Padahal surat edaran Menteri ESDM sudah melarang hal tersebut, dan harus beralih menggunakan BBM non subsidi (pertamax).
Menurut Kepala Biro Ekbang Setda Provinsi Jambi, Hendrizal, ada beberapa kendala yang dialami. Diantaranya, kekurangan stiker yang menandakan randis yang dimaksud dilarang menggunakan BBM bersubsidi.
\"Untuk pemakaian BBM non subsidi sudah berjalan sebagaimana edaran menteri ESDM. Namun kenyataan di lapangan memang masih ada kendala untuk menentukan mobil, ya katakan lah mobil yang khusus menggunakan stiker atau tidak. Sebab, memang ada kendaraan kita yang belum menggunakan stiker karena stikernya terbatas,\" kata Hendrizal.
Seperti di Kota Jambi sendiri, menurut dia, tidak semua kendaraan dinas, khususnya roda empat yang menggunakan stiker. Artinya memang masih ada kendaraan dinas yang belum menerapkan aturan ini sebagaimana mestinya. Sayangnya, menurut dia, Pemerintah Provinsi Jambi juga tak ada kewenangan untuk membuat sendiri stiker tersebut.
\"Sampai saat ini saya kira stiker itu masih disiapkan oleh BPH Migas pusat. Terakhir kadis ESDM sudah saya minta agar paling tidak ada persediaan kita sekitar 1.000 stiker. Namun, sampai saat ini itu belum ada,\" bebernya.
Lalu bagaimana penerapnnya untuk daerah yang belum ada SPBU non subsidinya, seperti kerinci? Dia mengaku, khusus kerinci, pihaknya sudah mengkoordinasikan persoalan itu dengan Pertamina. \"Mereka (Pertamina, red) akan segera menyiapkan. Namun sebelum ada, Kerinci menyesuaikan dulu dalam artian masih pakai yang bersubsidi. Karena kan tak mungkin di kerinci bawa minyak dari Jambi. Maka Kerinci menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Namun untuk daerah lain saya rasa tak masalah,\" tukasnya.
Kendala lainnya, diungkapkan Hendrizal, terjadi di Kabupaten Muaro Bungo yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Damasraya, Provinsi Sumbar. \"Pemdanya (Damasraya, red) belum melaksanakan surat edaran itu. Karena itu banyak warga yang mengisi di Damasraya. Oleh karena, bukan wilayah kita, maka kita tak bisa memberikan tindakan. Warga masih banyak mengisi kesana. Sementara Sumbar belum menerapkan. Kita tak bisa menindak karena itu wilayah perbatasan,\" akunya.
Disebutkannya dalam kesempatan itu, jumlah stiker yang didistribusikan pada tahap awal di 1 Februari lalu hanya sebanyak 2.500 stiker. \"Untuk kepastian akan menambah kita menunggu. Sebanyak 300 stiker paling tidak untuk persiapan. Namun itu belum ada,\" tandasnya.
(wsn)