MUARABULIAN - Terkait diliburnya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) se Batanghari di RA, MI, MTs, dan MA baik negeri atau swasta saat ada kunjungan kerja (Kunker) anggota DPD RI, Komisi III dan Kakanwil Kemenang Provinsi Jambi baru-baru ini, membuat Komisi I DPRD Batanghari gerah. Karenanya, ‘’Dalam minggu ini akan segera memanggil kepala Kementerian Agama (Kemenag) Batanghari untuk mempertanggung jawabkan hal ini,’’ sebut Ketua Kmisi I DPRD Batanghari, Dailami.
Dailami yang membidangi dunia pendidikan mengaku sangat kecewa. Demi kepentingan sesaat hak dari seluruh siswa madrasah se Kabupaten Batanghari diabaikan. Mereka diliburkan pada waktu dimana seharusnya mereka menerima pendidikan di sekolah. ‘’Saya sangat menyesalkan bila ternyata keputusan meliburkan siswa Madrasah se Kabupaten Batanghari ini ada unsur pemanfaatan secara politis. Jika memang ada muatan politik didalamnya, maka pihak DPRD Batanghari akan memanggil pihak Kemenag Batanghari. Mereka harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan dewan. Janganlah dunia pendidikan, dicampur adukan dengan kepentingan politik,” tegasnya.
Terkait kegiatan sosialisasi dan pemaparan yang disampaikan anggota DPD RI Komite III, Hj Elviana dan Kakanwil kemenag Provinsi Jambi, H Mahbub Daryanto dijelaskan Dailami cukup hanya didengar oleh perwakilan sekolah. Jika memang ingin memaksa sosialisasi, seharusnya pihak Kemenag sendiri yang melakukannya, tanpa harus meliburkan seluruh madrasah se Kabupaten Batanghari.
“Bila kegiatannya hanya seperti itu kan cukup perwakilan guru atau kepala sekolah. Jadi tidak harus mengorbankan siswa,”katanya.
Ketua Komisi I ini mengkhawatirkan dengan masuknya unsur politik ke dunia pendidikan. Akan berdampak pada pengkotakan yang tidak seharusnya. Maka dari itu, dirinya tidak ingin dunia pendidikan di Batanghari terjadi seperti itu. Jika memang ada muatan politik atau ada misi politik jangan sampai memanfaatkan dunia pendidikan apalagi mengorbankan siswa.
(adi)