JAKARTA- Pembahasan terkait kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) memasuki tahap krusial. Pemerintah kini dihadapkan pada dua pilihan, membatasi konsumsi mobil pribadi atau menaikkan harga BBM bersubsidi.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan simulasi berbagai skema kebijakan subsidi BBM yang mungkin diambil pemerintah. “Yang jelas, kalau menaikkan harga BBM, momentumnya April nanti, setelah itu momenyumnya lewat,” ujarnya kemarin (15/3).
Menurut Rofyanto, salah satu imbas yang dikhawatirkan dari kenaikan harga BBM subsidi adalah lonjakan harga yang memicu inflasi tinggi. “Nah, data historis menunjukkan, pada Maret hingga April inflasinya rendah karena musim panen. Setelah itu, inflasi akan kembali naik,” katanya.
Dengan kalkulasi tersebut, maka kesempatan pemerintah untuk menaikkan
harga BBM bersubsidi tinggal sebulan lagi. Jika sampai April nanti tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi, maka kemungkinan besar pemerintah akan memilih langkah pembatasan.
Sebab, sangat kecil kemungkinan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada pertengahan tahun yang mendekati masa Puasa dan Lebaran karena akan sangat riskan membuat inflasi melesat tinggi, demikian pula pada akhir tahun. Adapun pada tahun 2014, kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi makin kecil karena sudah memasuki masa Pemilihan Umum (Pemilu).
Rofyanto menyebut, pemerintah harus segera menentukan pilihan untuk
meredam pembengkakan subsidi BBM. Sebagai gambaran, kuota BBM bersubsidi dipatok sebesar 46 juta kiloliter (kl) dengan subsidi Rp 193 triliun. Tanpa langkah signifikan, konsumsi diperkirakan melonjak hingga 53 juta kl dan subsidi menembus Rp 228 triliun. “Apalagi, kurs (Rupiah) melemah, lifting (minyak turun), harga minyak naik, jadi makin berat,” ujarnya.
Menurut Rofyanto, selain mengkalkulasi kebijakan subsidi BBM, Kementerian Keuangan juga melakukan analisa dan kalkulasi terhadap skenario kemungkinan naiknya harga BBM bersubsidi dan imbasnya pada kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. “Karena itu, kami juga mengkaji sistem subsidi langsung untuk masyarakat miskin,” katanya.
Sebelumnya, Staf Khusus Presiden dalam Bidang Pengentasan Kemiskinan
H.S Dillon mengakui, dalam beberapa pembicaraan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang membahas tentang kemungkinan menaikkan harga BBM bersubsidi. “Saya pikir nanti (keputusannya) menunggu sampai April. Saya sendiri menyarankan agar naikkan saja (harga) BBM. Sebab, kalau model pembatasan itu malah tidak efektif dan banyak ribetnya,” ujarnya.
(jpnn)