JAMBI- Pelaksanaan Samisake di tahun 2012 belum maksimal karena adanya kendala berupa perbedaan program Provinsi dengan program Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Hal itu menyebabkan tidak adanya singkronisasi dalam pelaksanaan Samisake itu sendiri.
Kepala Badan Perencanan Daerah (Bappeda ) Provinsi Jambi, Fauzi Ansori mengakui, jika pelaksanaan Program Samisake Tahun 2012 masih ada kelemahan. Oleh karenanya, di tahun 2013 ini, menurut dia, harus dilakukan singkronisasi yang akurat antara program pemerintah Provinsi dan juga pemerintah Kabupaten dan kota.
\"Memang harus disingkronkan dengan program di setiap APBD kabupaten kota. Makanya moment musrenbang Kabupaten dan Kota sekarang ini akan kita lakukan,\" katanya.
Diakuinya, di 2012 lalu, penyerapan program Samisake tidak mencapai 100 persen. Menurut dia, pelaksanaan program samisake sendiri hanya terserap sebesar 85 persen dan masih ada yang tak terserap sebesar 15 persen. \"Ini yang menjadi PR kita, dimana kendalanya,\" jelasnya.
Menurut dia, walaupun program Samisake adalah program pemerintah Provinsi sesuai dengan RPJMD yang telah disusun, namun pelaksanaan ada pada setiap Kabupaten dan Kota. Terserap atau tidaknya program tersebut, tambahnya, menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan Kota.
Disinggung masih ditemukan daerah yang penyerapan program samisakenya lemah, Fauzi menjawab tenang. Menurutnya, setiap daerah diberikan panduan dan petunjuk untuk melaksanakan program samisake. Jika masih ada daerah yang lemah, seharusnya tidak ada alasan lagi.
\"Memang ada yang beralasan bahwa petujuknya baru sampai. Padahal 11 Kabupaten Kota sudah kita distribusikan semua. Sebenarnya itu bukan menjadi alasan,\" tegasnya.
Dikatakannya, ke depan, pihaknya akan terus melakukan penekanan kepada setiap daerah untuk fokus. “Karena, berbicara soal pengentaskan kemismikanan, tentu menjadi tanggungjawab bersama. Kita juga akan mendorong sejauh mana kontribusi pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan,\" pungkasnya.
(wsn)