JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenuhi undangan Asosiasi Pengusaha Indonesoa (Apindo) yang menggelar Musyawarah Nasional IX di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4).
Kehadiran Presiden ini langsung dimanfaatkan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Apindo, Sofjan Wanandi untuk menumpahkan isi hati pengusaha yang tergabung dalam organisasi itu. Menurutnya, ini saat yang tepat agar Presiden pun mengetahui apa yang dirasakan pengusaha Indonesia.
Salah satu yang dikeluhkan Apindo adalah mengenai situasi keamanan di tengah tahun politik menuju Pemilu 2014. Para pengusaha khawatir gangguan keamanan mengganggu perkembangan usaha dan perekonomian.
\"Tahun politik ini kita juga butuh kepastian hukum dan keamanan karena membutuhkan investasi. Kami merasakan betul gangguan ekonomi akibat ketidakstabilan keamanan, politik. Kami butuh kestabilan. Tahun politik, tapi kita tidak hanya urus politik, ekonomi juga perlu,\" kata Sofjan di hadapan Presiden SBY.
Selain itu, kata Sofjan, saat ini pengusaha merasakan ada gangguan dalam bidang makro ekonomi. APBN, kata dia, terganggu dengan masalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terlampau besar. Apindo, tuturnya, berharap pemerintah segera mengatur adanya subsidi BBM yang seimbang, sehingga tidak merugikan masyarakat baik, warga miskin maupun pengusaha.
\"Kami juga membutuhkan kebijakan dalam industri. Kita ini pengusaha yang membutuhkan buruh, buruh juga membutuhkan pengusaha. Tapi kami butuh kebijakan yang benar. Karena sekarang ini demokrasi telalu bebas. Banyak serikat buruh, tapi tidak jelas orang-orangnya,\" kata Sofjan.
Menurut Sofjan, pihaknya bekerja sama dengan serikat buruh agar dapat mengetahui apa yang diharapkan buruh. Namun, di sisi lain, Apindo mempertanyakan banyaknya serikat buruh yang dikendalikan pihak luar yang bahkan tidak bekerja dalam perusahaan yang terdaftar di Apindo.
\"Kita punya serikat pekerja di tingkat nasional, hampir seratus, di tingkat regional ada sekitar 5ribu. Kami enggak tahu harus kerja sama dengan serikat yang mana, karena semua mengaku buruh. Belum tentu kerja di perusahaan kami. Kebanyakan dari NGO yang enggak tahu kerja di mana. Itu yang bkin pusing kami,\" keluh Sofjan.
Masalah outsourcing dan upah buruh pun menjadi sorotan asosiasi ini. Menurut, Sofjan pemerintah harus mengawasi perusahaan outsourcing agar tidak menyimpang dari aturan yang ada. Sementara terkait gaji buruh, perusahaan tampaknya keberatan karena upah ditentukan oleh kepala daerah. Perusahaan khawatir ujungnya aturan kenaikan upah buruh hanya untuk kepentingan politik semata.
\"Gaji buruh harusnya ditentukan, antara buruh, perusahaan dengan manajemen. Tapi ini aturannya juga oleh kepala daerah. Hanya saja kalau pilkada kita kepala pusing. Janjikan banyak pada buruh. Bisa juga karena Jokowi jadi susah kita,\" tutur Sofjan sambil tertawa. Ia mengatakan demikian, karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga hadir dalam acara itu. Celetukan Sofjan ini langsung mengundang tawa jajaran menteri yang hadir, termasuk Presiden SBY dan Jokowi.
Sofjan berharap keluhan-keluhan Apindo ini menjadi catatan yang ditampung Presiden beserta jajaran menteri agar pengusaha pun dapat membantu perekonomian Indonesia lebih baik.
\"Inilah kekhawatiran kita. Kami berharap Presiden dan para menteri dapat mendengarnya. Kami pengusaha akan mendukung kerja pemerintah seutuhnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik,\" pungkas Sofjan.
(flo/jpnn)