JAMBI - Proses keadilan hukum dewasa ini menjadi titk lemah dalam upaya pengentasan korupsi. Keadilan hukum masih bisa dipermainkan oleh pihak yang kepentingan dirugikan oleh palu penegak hokum.
Maraknya praktek jual beli hukum menandakan ada yang salah terhadap lembaga peradilan kita, rendahnya kepercayaan masyarakt akan nilai keadilan yang bisa dapat diperadilan makin m embuat hukum nyaris tak diyakini lagi oleh segelintir orang. Maka muaranya berbagai praktek main hakim sendiri menjadi jalan pintas untuk memperoleh keadilan.
Fenomena inilah yang menurut Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra H Prabowo Subianto bahwa Negara telah gagal dalam menjadikan keadilan hukum sebagai aturan main dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena keadilan hukum yang lemah praktek pemberantasan korupsi pun menjadi kabur, para pelaku korupsi seakan tak pernah kapok untuk melakukan perbuatannya. Banyaknya tuntutan kasus korupsi yang ringan, berlarut – larutnya penegakan hukum bagi mereka yang telah dinyatakan terdakwa. Praktek tebang pilih dalam penanganan korupsi menjadi contoh bahwa keadilan hukum telah hilang dalam pemberantasan korupsi.
Kondisi ini lah yang melatarbelakangki sikap politik Gerindra yang teguh untuk menegakkan keadilan hukum di bumi pertiwi sebagaimana yang disampaikan Ketua Dpd Partai Gerinda Provinsi Jambi Ir H A R Sutan Adil Hendra MM. Praktek keadilan hukum bagi semua warga Negara telah hilang, semestinya hukum menjadi payung bagi semua anak bangsa, kenyataanya justru melindungi sebagian orang.
“Contoh jika ada buruh yang di PHK meskipun undang – undang mewajibkan ia dapat pesangon, tetapi hak tak jarang harus hilang karena keadilan hukum yang dipermainkan. Ini baru contoh kecil,” jelas Calon Anggota DPR Ri dari Dapil Jambi ini.
Untuk itu, keadilan hukum hanya bisa diwujudkan melalui ketegasan dan keberanian pemimpin nasional. Dan ini yang menjadi nilai lebih H Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden yang paling diyakini masyarakat akan kualitas kepemimpinannya.
(cas/adv)