MERANGIN – Indikasi rendahnya kualitas dan displin Pemerintahan Desa (Pemdes) di Merangin, adalah karena gagalnya pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) yang telah disepakati pertiga bulan sekali. Selain itu, 205 desa di Merangin tidak ada satupun yang menyerahkan RAPDes ke pihak Pemkab Merangin sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
‘’Kurangnya displin atau bahkan kurangnya kualitas Pemdes membuat pembangunan desa yang seharusnya bisa dilaksanakan Maret 2013 terpaksa ditunda hingga Juni 2013 mendatang. Dan rencana pencairan ADD tiga bulan sekali gagal dilaksanakan,’’ sebut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Merangin, Marzuki Yahya, Melalui Kabid Pemdes, Irsadi, kemarin.
Sebelumnya, akunya, seluruh Kades sudah menyepakati pencairan ADD sebesar Rp 22, 5 Miliar itu secara bertahap per triwulan sekali karena sebelumnya pencairan di lakukan per enam bulan sekali, ‘’Kenyataannya kesepakatan itu tidak dipenuhi oleh kades terbukti baru sebagian kecil yang mencajukan RAPDes. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak Pemdes yang tidak mengerti dengan RAPDes dan bagaimana cara membuatnya,’’ ujarnya.
Dijelaskannya, pengajuan RAPDes bukan berarti langsung diterima dan dilakukan pencairan oleh BPMPD Merangin karena pengalaman sebelumnya sering ditemukan RAPDes yang tidak lengkap. ‘’Rencana pencairan ADD tiga bulan sekali gagal lantaran hanya sedikit kades mengajukan RAPDes, sekarang sudah memasuki akhir bulan ke empat tidak mungkin terkejar lagi,” katanya.
Walaupun kesepakatan pencairan ini dilanggar kades, katanya, akan tetapi ditahun depan pihaknya berusaha menertibkan administrasi agar ADD bisa dicairkan per triwulan mengingat pentingnya kebutuhan dana dalam menjalan program Pemdes setempat. ‘’Tahun 2014, kami upaya bisa mencairkan ADD per triwulan dan setiap kades diberi pelatihan lebih agar tidak kesulitan merangcang RAPBDes,” pungkasnya.
(bjg)