SBY mengakui banyak laporan guru diseret menjadi tim sukses salah satu kandidat kepala daerah. Jika sudah terseret, resikonya besar sekali. Apabila calon yang didukungnya itu kalah, nasib guru tadi diujung tanduk. Resiko paling dekat adalah, guru tadi dimutasi ke tempat lain.
\"Hari ini saya sampaikan, jika ada guru yang merasa jadi korban politik segera lapor ke Mendikbud dan Mendagri lalu tembuskan ke Saya,\" tandas SBY. Tetapi perlu dicatat, laporan itu harus akurat, faktual, dan bukan bersifat fitnah. Kepada jajaran pemerintahan pusat, SBY meminta segera menindaklanjuti setiap laporan tadi.
Terkait tunjangan profesi, SBY menuturkan antara guru dan pemerintah harus saling bekerjasama. Di jajaran pemerintahan harus mencari solusi atau cara supaya tunjangan profesi bisa dicairkan tepat jumlah dan waktu. Semetnara di pihak guru, harus terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya dalam mengajar.
Terakhir SBY juga menjelaskan urusan keberadaan guru bantu atau non-PNS. Dia mengatakan pada 2005 lalu sejatinya sudah ada pengangkatan guru bantu atau non-PNS besar-besaran. Tetapi selanjutnya, karena terjadi pengangkatan guru bantu yang tidak tepat oleh pemda, maka saat ini jumlah guru bantu terus membludak.
\"Sekarang ada masalah. Daerah mengangkat guru bantu dengan perhitungan yang tidak cermat,\" kata SBY. Untuk itu dia mengatakan segera dicarikan solusi tepat untuk mengangkat para guru bantu atau non-PNS tadi. SBY berharap persoalan ini bisa tuntas tahun depan.
(wan/kim)