SENGETI- Menyikapi adanya aspirasi masyarakat yang menolak pembagian BLSM (Bantuan Langsung Subsidi Minyak), Ketua DPRD Muarojambi H. Syahidan Alfajri ikut menyoroti banyaknya penerima BLSM yang banyak salah sasaran sehingga menimbulkan banyak masalah di masyarakat.
Syahidan menilai data penerima BLSM yang ada saat ini tidak lagi relevan untuk digunakan, sebab data yang digunakan merupakan data tahun 2010 lalu. \"Seharusnya BPS melakukan Upgrade (pembaharuan) data masyarakat miskin sebelum dibagikannya BLSM, sehingga apa yang disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat miskin,\" ujar Syahidan saat rapat paripurna.
Lebih lanjut Syahidan mengatakan dengan banyaknya keluhan dalam masyarakat atas BLSM ini, maka segera harus dicari solusi terbaik oleh pemerintah, dan pembaharuan data harus segera dilakukan.
Untuk diketahui warga tiga desa yaitu Desa Mendalo Darat, Mendalo Indah dan Desa Pematang Gajah Kecamatan Jaluko, menolak pembagian bantuan langsung sementara masyarakat.
Menurut Kades Mendalo Indah, Muslim, penolakan yang dilakukan warganya dikarenakan data warga yang menerima BLSM tersebut tidak valit. \'Data warga yang menerima tidak valit. Maka sementara sebelum datanya valit,\' tuturnya.
Muslim menjelaskan diragukannya data warga yang menerima BLSM itu dikarenakan dirinya selaku kepala desa belum pernah sekalipun diminta untuk mendata warga. \'Bagaimana mau valit selama ini saja saya tidak pernah d suruh mendata,\' kata Muslim.
Dijelaskannya, bisa jadi data warga yang mendapat BLSM merupakan data lama yang diperoleh dari desa Mendalo Darat. Hal ini bukannya tidak beralasan karena desa Mendalo indah adalah desa pemekaran dari Desa mendalo Darat. \'Mungkin data lama sehingga tidak valit. Dari pada ribut lebih baik saya tolak dulu,\' imbuh Muslim.
Sejak diberitakan media, akunya, dirinya tidak mengerti bagaimana tata cara serta syarat warga yang layak menerima BLSM. \'Syarat warga yang menerima tidak tahu. Sedangkan data yang ada masih ada warga yang ekonominya menengah keatas malah mendapat BLSM,\' katanya.
Muslim mencontohkan salah seorang warga yang menurutnya tidak layak menerima BLSM adalah anggota BPD desa mendalo darat. \'Logikanya jika menjabat sebagai anggota BPD bearti ekonominya mapan dan saya kira itu tidak layak menerima bantuan,\' tegas Muslim.
(era)