SENGETI - Bupati Muarojambi, H Burhannudin, meminta dinas terkait yang bertangungjawab pada warga yang terkena bencana alam (Bencal) untuk mengesampaingkan dulu birokrasi untuk memberikan bantuan pada warga yang menjadi korban bencana alam. \'Birokrasi memang perlu, tapi apa salahnya jika untuk memberikan bantuan korban bencana alam, seperti kebakaran dan longsor kita mengesampingkan birokrasi dulu,\' tutur Bupati.
Bupati mengakui birokrasi yang berbelit-belit menyebabkan pemberian bantuan pada korban bencana alam, menjadi terlambat. \'Untuk memberikan bantuan saja harus menunggu birokrasi, Kalau begini sebelum bantuan datang warga yang kena musibah bisa meninggal,\' imbuh Bupati.
Karena berbelit-belitnya birokrasi, lanjut, dana yang disediakan untuk korban bencana alam tidak terserap seluruhnya. \'Realisasi bantun korban bencana alam tidak sepenuhnya terserap. Karena ketika hendak dikeluarkan harus membuat surat ini itu dulu. Yang tentu saja memakan waktu lama,\' sebut.
Bupati mencontohkan musibah kebakaran di daerah Petaling belum lama ini, dimana ketika itu korban tidak mendapat bantuan apa-apa. \'Mau memberikan bantuan saja harus ada nota dinas, persetujuan bupati. Menjelang bantuan keluar, warga hendak diberikan apa. Jangan takut selama uang yang digunakan tidak untuk keperluan pribadi, tidak akan apa-apa. Di petaling, ketika melihat kita tidak memberikan bantuan apa-apa, sementara dana tanggap darurat ada,\' imbuh.
Bupati menegaskam SKPD terkait haruslah jeli dalam memperhatikan dana tanggap darurat. \'Jika dalam 6 bulan persedian dana tanggap darurat menipis, SKPD harus segera diambil sikap. Ajukan penambahan pada APBD-P karena ini sangat dibutuhkan kasihan warga yang terkena musibah kalau tidak ada bantuan,\' ujarnya.
Bupati juga meminta agar anggota DPRD Muarojambi realitis agar bisa menambahan dana tak terduga. \'Rekan-rekan dewan juga diminta kerja samanya. Karena ini untuk warga muarojambi juga,\' harapnya.
(era)