Akan tetapi, sebagai bawahan, lanjut Rifai dirinya tentu siap saja menjalankan perintah atasan. Begitu juga jika dirinya diminta menjabat sebagai Plt Sekda. Dirinya mengatakan, tidak akan menolak perintah atasannya. ‘‘Kalau diminta membantu, masak tidak mau. Kan atasan yang perintahkan,’’ katanya.
Sementara itu, Hamid Jufri dari Komisi A DPRD Kota Jambi kembali mengatakan kepala daerah hendaklah berfikir lebih rasional. Enam bulan sebelum Pemilukada sudah dihimbau untuk tidak melakukan perombakan pejabat, apalagi setelah pemilukada dengan masa jabatan Kepala Daerah yang tinggal dua bulan lagi. ‘‘Walikota harus berfikir dewasa, coba pikirkan secara rasional, apakah wajar dalam masa dua bulan ini pejabat dirombak lagi. Bagaimana mereka bisa bekerja selama dua bulan,’’ katanya.
Apalagi setelah habis masa jabatannya dua bulan lagi, bukan tidak mungkin Walikota yang baru akan kembali merombak pejabat. ‘‘Bagaimana dengan yang menjabat selama dua bulan ini?’’ Katanya. Hamid mengatakan, bukan rahasia umum bahwa setiap ada kepala daerah yang baru, tentu memiliki ‘‘kabinet’’ sendiri untuk membantu menjalankan roda pemerintahan.
Selanjutnya mengenai perpanjangan masa jabatan PNS seperti yang dilakukan Walikota Jambi terhadap Sekda Daru Pratomo April lalu, Hamid mempertanyakan urgensinya. Begitu juga dengan pencabutan masa perpanjangan pensiun yang disebut-sebut segera dilakukan Walikota Jambi terhadap Daru Pratomo.
‘‘Mau perpanjang masa pensiun itu lihat dulu urgensinya, mau nyabut juga lihat urgensinya. Ini baru empat bulan diperpanjang sudah mau dicabut, kan main-main namanya tu,’’ tandas Hamid.
(wsn/jun)