Oleh Abd.Mukti,S.Ag
GEGER kasus “lobi toilet” yang melibatkan oknum anggota DPR dalam uji kelayakan calon Hakim Agung,pertengahan September lalu belum usai, kini publik dikejutkan dengan kasus yang lebih dahsyat lagi. Tidak lain adalah tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar(AM) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu malam (2/9),pukul 22.00 WIB di rumah dinasnya Widya Candra III No.7 Jakarta. Dalam penangkapan AM yang diduga terkait dengan sengketa Pemilukada Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, juga ditangkap seorang anggota DPR RI Chairunnisa(CHN) beserta seorang Pengusaha (CN).
Terkait kasus tersebut, KPK juga menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih(HB) bersama dengan seorang swasta (DH) di sebuah hotel Jakarta Pusat. Dalam kasus ini, KPK juga mengamankan uang dolar Singapura dan Amerika senilai Rp 2,5 Miliar.Ruang kerja dan mobil dinas AM juga disegel KPK.
Tak heran jika publik pun tercengang dan terkejut atas kasus tertangkapnya penyangga konstitusi dan penegak hukum ini. Hingga Presiden SBY pun merasa terkejut dan heran atas tertangkapnya Ketua MK, Anggota DPR dan Bupati Gunung Mas itu. SBY pun memberikan apresiasi dan terima kasih atas prestasi KPK dalam pemberantasan korupsi.
Publik tentu paham bahwa mereka yang ditangkap KPK tersebut adalah pejabat tinggi negara sebagai penegak dan penyangga konstitusi dan wakil rakyat bersama seorang kapitalis yang sejatinya menguasai sistem demokrasi di Indonesia ini. Alih-alih akan menegakkan konstitusi dan supremasi hukum yang sedang amburadul ini, tapi justru layaknya “pagar makan tanaman”, Mereka justru tertangkap tangan oleh KPK dalam serah terima suap yang mencoreng lembaga tinggi itu, yakni MK dan DPR.
Pertanyaannya kepada kita, kepada siapa lagi rakyat akan memberikan amanah dalam penegakkan kebenaran dan menjaga supremasi hukum di negeri ini.Mahkamah konstitusi yang selama ini jadi tempat mencari keadilan dalam berbagai sengketa pemilukada dan uji materi perundang-undangan, kini juga telah tercoreng yang langsung terkena adalah ketuanya.Sementara kalau anggota DPR sudah tidak heran lagi sudah tidak terhitung lagi yang tersangkut dengan kasus-kasus suap menyuap yang melibatkan para pemilik modal di negeri ini.
Berulang-ulang kita menegaskan pangkal dari korupsi ini adalah sistem demokrasi itu sendiri. Ketika kedaulatan diserahkan kepada manusia atas nama rakyat, hukum pun kemudian ditentukan oleh manusia untuk kepentingan manusia. Dalam kondisi seperti ini uang menjadi panglima yang menjadi tujuan kepentingan manusia dan paling mempengaruhi manusia.
Ditambah realitas sistem demokrasi yang memang mahal. Terjadilah politik transaksional, jual beli kekuasaan. Disinilah demokrasi menjadi pangkal korupsi untuk membiayai mahar politik yang mahal atau mempertahankan kekuasaan yang membutuhkan modal yang besar. Balas budi pun harus dilakukan kepada pemberi modal politik. Terjadilah lingkaran setan, money to plitics dan politics to money. Kebijakan politik bukan lagi untuk kepentingan rakyat tapi kepentingan elite politik dan pemilik modal.
Berbeda dengan sistem politik Islam di mana kedaulatan ada di tangan Allah SWT. Hukum pun menjadi jelas hanya bersumber dari Alquran dan Sunnah. Tidak perlu biaya yang mahal untuk membuat hukum, lewat lobi-lobi yang bertele-tele di hotel mewah pula. Hal ini akan mempersempit ruang untuk praktis suap menyuap.
Tidak pernah henti, kita kembali menyerukan umat untuk meninggalkan sistem kufur ini. Sistem yang yang menjadi habitat bahkan melahirkan penguasa-penguasa ruwaibidhah. Penguasa bodoh yang bicara tentang urusan umat,tapi sejatinya ia mengenyampingkan umat demi kepentingan dirinya dan atau golongannya. Penguasa seperti inilah yang diingatkan Rasulullah SAW kepada kita.
“Akan datang kepada kalian masa yang penuh dengan tipudaya; ketika orang-orang akan mempercayai kebohongan dan mendustakan kebenaran. Mereka mempercayai para pengkhianat dan tidak mempercayai para pembawa kebenaran. Pada masa itu, Rruwaibidhah akan berbicara.” Mereka bertanya, “Apakah itu ruwaibidhah?” Rasulullah berkata, “Ruwaibidhah adalah orang-orang bodoh (yang berbicara) tentang urusan umat.” (HR Ibnu Majah dari Abu Hurairah ra).
Mereka penguasa bodoh karena lebih memilih mengabdi kepada kapitalis dibanding melayani rakyat. Mereka penguasa bodoh, karena membiarkan penjajah merampok dan merampas kekayaan alam negeri ini, tanpa perduli rakyat harus hidup menderita dan dijerat kemiskinan.
Mereka penguasa bodoh, karena tidak mau menerapkan syariah Islam yang merupakan sistem yang sempurna. Mereka justru lebih memilih sistem kufur kapitalisme yang membawa derita. Mereka penguasa bodoh, karena lebih takut kepada tuan-tuan mereka dari negara imperialis, dibanding takut kepada Allah SWT. Mereka penguasa bodoh karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya..
Pertanyaan terakhir, sudah puaskah kita dengan sistem yang melahirkan Penguasa Ruwaibidhah ini ?. Kalau belum puas, mari kita berjuang untuk menegakkan dan kembali mengikuti petunjuk syariat Allah SWT.
(Penulis adalah Pemerhati Sosial Keagamaan)