JAMBI - Kegiatan Rukyatul Hilal diwacanakan akan dipindah lokasinya ke pelabuhan Ujung Jabung nantinya. Tim Ahli Hisab Rukyat Rahmadi, yang dikonfirmasi, mengatakan, memang ada rencana itu.
\"Saya pikir sebaiknya diarahkan kesana. Karena kalau dipermukaan laut itu namanya titik 0. Idealnya memang, untuk rukyatul hilal posisinya di titik 0. Titik 0 itu adalah laut, atau didaratan namun yang terlihat langsung tempat terbenamnya matahari tanpa tertutup pohon. Bisa seperti di gurun pasir begitu,\" ungkapnya pada wartawan saat melakukan rukyatul hilal menentukan awal Dzulhijjah di Novita Hotel.
Lalu, apakah tinggi Novita Hotel kurang memadai lagi untuk melihat posisi hilal. Ini memandang beberapa tahun terakhir hilal selalu tak bisa dilihat? Dia membantah soal ini. Menurutnya, tinggi Novita cukup representatif untuk melihat posisi hilal. \"Tinggi novita sudah terpenuhi untuk lihat hilal, ini 93 meter tingginya sudah ideal. Namun kondisi cuaca tak memungkinkan untuk melihat,\" katanya.
Namun, katanya, saat gelombang tinggi, memang sulit untuk melihat hilal di permukaan laut. \"Yang tidak memungkinkan jika lebaran bulan 1 atau bulan 2. Kalau kebetulan lebaran bulan 6 atau 7 itu gelombang laut kecil. Dalam pendekatan fikih klasik-pun, ketika ada 2 kondisi itu yang terlihat, antara daratan dan lautan maka yang dipegang adalah daratan (jika gelombang tinggi, red). Kalau gelombang tinggi tak mungkin dilakukan di laut,\" ungkapnya.
Beberapa tahun terakhir memang jarang sekali hilal dapat terlihat. Namun dia menolak jika itu disebabkan keterbatasan alatnya. \"Alatnya beberapa tahun terakhir ini saya pikir sudah cukup representatif, ini adalah memang tinggi hilal jadi persoalan. Karena beberapa tahun ini tinggi hilal di bawah 4, apalagi hari ini (kemarin, red). Hilal mar”i-nya dibawah 3. Dalam kondisi itu, fleksibel hilal sangat kecil dan tak memungkinkan untuk dilihat,\" jelasnya.
\"Kalau untuk kondisi kita, idealnya 5 sampai 7 derajat tinggi hilalnya sehingga memungkinkan terlihat,\" sambungnya.
Soal pengalihan rukyatul hilal k ujung Jabung, dia mengatakan, itu soal kebijakan. \"Ini yang memutuskan adalah pimpinan dan harus kerjasama karena menyangkut wilayah kekuasaan tanjung jabung timur, bagaimanapun harus izin dari pemerintah daerah. Mungkin kerjasama, katakan lah antara bupati dan kemenag,\" pungkasnya.
(wsn)