KUALATUNGKAL- Dalam paripurna APBDP 2013 terdapat penambahan alokasi nggaran sebesar Rp 123.389.327.919, terdiri dari belanja Tidak Langsung Rp 30.660.532.279, belanja Langsung 92.728.765.640, untuk belanja Pegawai Rp 910.890.000, belanja barang dan Jasa Rp 30.571.503.420, belanja Modal Rp 61.246.402.220, sehingga alokasi APBD Tanjab Barat setelah adanya penambahan menjadi Rp 1,403 Triliun.
Semua fraksi terlihat menyetujui pengesahan APBDP menjadi Perda. Hanya saja ada beberapa fraksi yang mengkritisi kinerja Pemkab Tanjab Barat, dinataranya, dari fraksi PDIP.
Menurut Anggota Fraksi PDI-P, Megawatina Sihotang, ia sangat menyayangkan sejauh ini serapan anggaran hingga September sangat rendah, terutama instansi yang banyak menyerap anggaran APBD. ‘’Realisasi anggaran sangat rendah, ini dilakukan secara seporadis,’’ ujarnya.
Selain itu, kantanya, bupati agar bisa mengevaluasi kinerja SKPD, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. ‘’Kami minta eksekutif itu benahi diri secara serius. Untuk segi perencanaan dalam pembangunan harus jelas, lokasi dan objek yang direncanakan, jangan sampai membeli kucing dalam karung,’’ imbuhnya.
Ditambahkannya, untuk proyek drainase PU harus melakukan pengawasan kepada rekanan, agar bisa bekerja sesuai dengan dokumen dan spefikasi yang ada. ‘’Kami juga minta agar jangan sampai dampaknya masyarakat yang akan dirugikan,’’ tandasnya.
(ydn/imm/jenn)