SENGETI - Kadis ESDM Muarojambi, Firmasnyah Skm Mkm meminta pihak manajemen PLN harus terbuka dan mengevaluasi kembali pembangunan SUTET yang memanfaatkan tanah milik warga, khususnya di Jaluko. \"Selama ini, PLN secara maksimal memanfaatkan tanah yang bukan miliknya, untuk pembangunan SUTET dengan melakukan sosialisasi sendiri walaupun mereka melibatkan camat dan kades setempat namun hal tersebut tidak selesai dan bermasalah terhadap warga sebab tidak adanya kejelasan sosialisasi terhadap masyarakat setempat,\" katanya.
Untuk diketahui, saat ini dari 86 tiang baru 83 tiang terealisasikan (terpasang) 3 bermasalah dan 2 sudah oke karena dibayar ganti ruginya, tetapi 1 belum tuntas penyelesaiannya.
Pengerjaan PLN ini sah-sah saja secara hukum UKL, UPL dan izin lokasi mereka miliki dan sah menurut hukum tetapi mereka mensosialisasinya tangung-tanggung sebab mereka tidak memberi kejelasan terhadap masyarakat dan terkesan seperti kurang tahu selah misalnya sosial budaya, sosial ekonomi, sosial hukum dan sosial politik.
‘’Seharusnya mereka tidak cukup melibatkan pihak hukum saja, namun orang-orang yang memiliki jaringan kedekatan terhadap masyarakat, setelah bermasalah baru mereka memohon bantuan terhadap pihak ESDM muarojambi dan mereka ketika bermasalah baru membawa Perda dan sosialisasi yang dilakukan pihak PLN itu, kami belum tahu bagaimana. Sebab kami tidak pernah diajak dan dilibatkan dalam sosialisasi. Seharusnya ada Asisten 1 Setda Muarojambi, instansi terkait, camat, kades dan masyarakat. Yang penting kejelasan, nantilah kompensasi,’’ ujarnya.
Dengan kasus-kasus begini terkuaklah masalah tidak ada ganti ruginya dan lain sebagainya setelah bermasalah mereka mengacu terhadap Perda, semestinya 13 persegi meter warga sekitar sutet tersebut harus diajak, sebab radiasinya masyarakat resah terkait hal tersebut.
(era)