SAROLANGUN - Dirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK), Kementraian Kehutanan RI Bambang Hendroyono, menilai pola kemitraan yang ditawarkan merupakan solusi terbaik. Betapa tidak dengan pola kemitraan bisa memiliki kejelasan bagi masyarakat. ‘’Ini berbanding terbalik jika di terapkan dengan pola HTR yang selama ini dikehendaki masyarakat,’’ ujar saat sosialisasi di kantor kecamatan Pauh bersama kadishut Provinsi jambi, Bupati Sarolangun Cek Endra, Kadishut Sarolangun Joko Susilo, serta perwakilan enam desa yang berkonflik dengan PT AAS.
Dirjen BUK mengatakan, pihaknya juga langsung menurunkan Tim Terpadu guna melakukan indentivikasi di lokasi. Sebab itu, masyarakat untuk bisa saling menghormati proses yang dilakukan tim agar tidak ada lagi olah mengolah baik masyaraat dan juga pemenggang izin.
‘’Jika di temukan tanamanan warga yang berada di lahan konflik maka akan ada itung-itungan dengan pemenggang izin, sehingga tidak ada yang dirugikan. Kami menghargai semuanya, namun tentu saja kita harus ingat sebab hutan merupakan milik negara yang tidak bisa dibagi-bagi, namun kami akan bijak dengan memberikan solusi agar baik masyarakat dan juga pemegang izin tidak dirugikan,” tandasnya.
Sementara proses penyelesaian warga enam desa dengan PT AAS akan segera di percepat, namun dengan syarat-syarat agar naskah kesepahaman segera bisa dituangkan dan ditanda-tangani bersama, sehingga kepastian untuk kedua belah pihak segera terpenihi. ‘’Terkait permintaan warga terkait perumahan, saya akan bicarakan dengan pemenrintah, sebab ada keterbatasan wewenang,’’ tandasnya.
(feb)