JAKARTA - Mantan Kepala Staf TNI-AD (Kasad) Jenderal (pur) Pramono Edhie Wibowo mengingatkan Singapura agar tidak merecoki Indonesia soal penggunaan nama Usman Harun untuk kapal perang milik TNI-AL (KRI). Menurut salah seorang capres konvensi sekaligus anggota dewan pertimbangan Partai Demokrat itu, Indonesia sebagai pemilik kapal berhak sepenuhnya atas pemberian nama untuk KRI baru buatan Inggris itu.
Pramono menyatakan, penghormatan kepada pahlawan di sebuah negara yang diabadikan dalam penamaan objek tertentu tidak boleh diintervensi negara lain. \"Penamaan KRI Usman Harun sudah sesuai dengan prosedur dan merupakan hak Indonesia sebagai negara pemilik kapal,\" ujar Pramono dalam keterangan pers ke media di Jakarta, Senin (10/2).
Lebih lanjut, Mas Edhie \"panggilan akrab Pramono\" mengatakan, Singapura seharusnya memahami langkah Indonesia menggunakan nama Usman Harun untuk KRI. Sebab, kata putra Sarwo Edhie Wibowo itu, Indonesia perlu memotivasi rakyat tentang makna pengorbanan para pahlawan di negeri ini.
Pramono mengharapkan penggunaan nama Usman-Harun tersebut tidak dipahami dalam konteks konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada masa lalu. \"Penamaan KRI Usman Harun sebaiknya dipahami dalam konteks sebuah negara memberikan motivasi kepada rakyatnya untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang berkualitas dan mencontoh sumbangsih para pendahulu kita,\" jelasnya.
Pramono berharap Singapura tidak melanjutkan polemik soal KRI Usman Harun.\" Terlebih lagi, konteks persoalan Usman Harun adalah antara Indonesia-Malaysia. Selain itu, Lee Kuan Yew saat menjabat perdana menteri Singapura pada 1973 pernah mengunjungi makam Usman dan Harun di TMP Kalibata.
Karena itu, Pramono berharap polemik soal Usman Harun di Singapura bisa disudahi. \"Saya berharap pemerintah Singapura bisa mengerti dan menganggap masalah ini selesai serta melanjutkan hubungan yang sudah terjalin baik selama ini,\" tandasnya.
(ara/JPNN/c7/fat)