JAKARTA - Pengadaan logistik pemilu legislatif 2014 kini beralih ke lelang kotak dan bilik suara. Setelah tender surat suara dituntaskan, kini Komisi Pemilihan Umum fokus untuk segera menemukan pemenang lelang kotak dan bilik suara tambahan.
Setidaknya, 31.060 kotak dan bilik suara akan ditenderkan. Kepala Biro Logistik KPU Boradi menyatakan, pihaknya telah membuka pengumuman lelang pada 14 Februari lalu. “Jumlah ini cuma tambahan karena ada kotak dan bilik suara yang rusak di daerah,” ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (18/2).
Boradi menjelaskan, kekurangan kotak dan bilik suara dalam angka tersebut mencakup 30 persen kebutuhan nasional. Pengadaan surat dan bilik suara dari karton kedap air ditangani KPU daerah sejak 2013. Namun, tidak semua memiliki anggaran yang cukup untuk pengadaannya sehingga sisa pengadaannya ditangani pusat.
“Seperti Manado, pengadaan sudah dilakukan pada 2013, tapi rusak karena banjir,” ujarnya. Khusus pengadaan di Manado tetap akan ditangani KPU Provinsi Sulawesi Utara. Daerah lain ditanggung oleh KPU. “Mereka (KPU Sulut) mengaku memiliki anggaran dan sanggup mengadakan kotak dan bilik suara,” ujarnya.
Menurut Boradi, total bilik suara yang pengadaannya dilakukan sejumlah daerah mencapai 13.702 buah. Total kotak suara di sejumlah daerah 17.358. KPU akan memaksimalkan sisa anggaran pengadaan surat suara untuk penambahan kotak dan bilik suara. “Target kita, paling tidak sebelum 20 Maret sudah sampai di tingkat KPU kabupaten atau kota. Anggaran untuk pengadaan ini dari sisa anggaran pengadaan surat suara kemarin,” ujarnya.
Berdasar data dari biro logistik, beberapa daerah membutuhkan tambahan kotak karena berbagai faktor. Malinau, Kalimantan Timur, membutuhkan 273 kotak dan 473 bilik karena perhitungan mereka sebelumnya salah atau meleset. Kota Jayapura, Papua, membutuhkan tambahan 756 kotak dan 546 bilik karena logistik itu dijual oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, kebutuhan anggaran logistik kotak dan bilik saat ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah. KPU menyerahkan kepada sekretariat jenderal untuk mencari relokasi dari anggaran yang ada. “Ini daerah sedang mengumpulkan laporannya,” kata Husni.
(bay/c1/fat)