JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzammil Yusuf mengaku kecewa dengan sistem pemilu di tahun 2014 ini yang berbasiskan biaya politik sangat tinggi. Biaya politik tinggi tersebut kata Muzammil, harus ditanggung oleh calon anggota legislatif.
“Saya kecewa dengan rumusan sistem pemilu 2014 karena masih terjebak dengan praktek politik berbiaya tinggi,” kata Al Muzammil Yusuf, saat diskusi “Pemilu dalam Perspektif Konstitusi”, di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (24/2).
Padahal lanjutnya, politik berbiaya tinggi justru mendorong para caleg korupsi. Apakah negara ini akan dibangun dengan system politik yang seperti itu?. “PKS, tentu tidak menghendaki politik biaya tinggi itu. Sistem politik harus diperbaiki agar negara ini dibangun tidak dengan sistem politik yang transaksional seperti sekarang ini,” tegasnya.
PKS kata Muzammil, telah memperjuangkan proses politik yang berbasis pengkaderan, muda, murah, mudah dan meminimalisir manipulasi melalui e-voting. “Di internal PKS disebut “4 M”,” ujarnya.
Dengan memperkuat sistem pengkaderan, menurut Muzammil, seorang caleg pasti paham ideologi, visi dan misi partai. “Karena itu, sistem pemilunya harus proporsional tertutup, penghitungan suara dengan e-voting yang sangat bisa dipertanggung jawabkan, sulit dimanipulasi, serta tidak butuh para saksi yang menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah.
“Dengan begitu, maka proses pemilu akan lebih mudah, dan murah,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
Dijelaskannya, salah satu penyebab politik biaya tinggi adalah rekrutmen kader yang dilakukan secara dadakan tanpa proses politik yang memadai. “Padahal prinsip sebuah sistem politik itu harus sesuai dengan karakter bangsa. Hanya dengan cara begitulah negara ini berpeluang untuk lebih baik,” ungkapnya.
(fas/jpnn)