Menurutnya, pengkategorian yang selama ini dilakukan menimbulkan gejolak di daerah. Selain itu, banyak instansi yang mempekerjakan tenaga honorer dengan data yang palsu.
\"Untuk meminimalisir hal itu dan menghilangkan pemalsuan dokumen digunakan cara nominatif masa kerja yang lebih lama dan usia kritis demi keadilan,\" kata Muchlis.
Tuntutan ketiga, pemerintah diminta lakukan pengangkatan maupun penyelesaian honorer dimulai pada tahun ini. Diharapkan, kata dia, data pada Pemkab, Pemprov dan instansi terkiat lainnya baik pusat maupun daerah dilebur menjadi satu menjadi database permanen dan ditingkatkan menjadi CPNS mulai tahun 2014.
\"Tidak ada alasan lagi untuk dihambat lagi tahun ini,\" serunya dan disambut sorak sorai oleh seluruh honorer yang berunjukrasa.
Tuntutan terakhir adalah meminta pemerintah membatalkan CPNS atau tenaga honorer yang terbukti memanipulasi data. Juga diminta mengusut tuntas oknum pegawai/pejabat yang terlibat berdasarkan laporan masyarakat.
\"Segera pidanakan oknum pegawai yang memalsukan dokumen atau tenaga honorer yang bersangkutan peran aktif palsukan data dirinya,\" tegasnya.
(flo/jpnn)