Sebelum ke Gelora Pantjasila, rombongan Megawati sempat mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pandean IV/40. Rumah itu adalah rumah tempat proklamator RI yang juga sekaligus ayahanda Megawati, Ir. Soekarno lahir. Setelah satu jam melihat-lihat, rombongan tersebut kemudian meninggalkant empat.
Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pihaknya meminta agar rumah tersebut menjadi milik pemerintah kota Surabaya sebagai cagar budaya. \"Saat ini kami tengah menelusuri siapa yang menjadi pemiliknya,\" ucapnya.
Selain itu, Partai NasDem menggunakan jurus kultural untuk menarik simpati masyarakat di hari yang sama. Ketua Umum Partai debutan baru tersebut, yakni Surya Paloh kemarin mendatangi Jombang. Tujuannya adalah untuk nyekar ke makam almarhum Gus Dur, sekaligus berkunjung ke Ponpes Tebu Ireng dan berjumpa dengan KH Shalahudin Wahid.
\"Gus Dur adalah sahabat saya. Baik sebelum menjadi presiden, menjadi presiden, dan setelah lengser,\" kata Surya Paloh. Menurutnya, kedatangannya kali ini ke makam Gus Dur adalah untuk melakukan penghormatan terhadap presiden ke 4 RI tersebut. Selain itu, Surya Paloh juga memohon kesediaan kaum nadhliyin untuk ikut dalam gerakan perubahan Indonesia yang digagas NasDem.
Bawaslu dan Panwaslu Semprit Sejumlah Pejabat
Di bagian lain, Bawaslu Jatim dan jajarannya kemarin menemukan sejumlah indikasi pelanggaran pemilu. Yang pertama adalah Bawaslu Jatim tengah menyelidiki kampanye terselubung di luar jadwal yang telah ditentukan.
Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Penindakan Sri Sugeng Pudjiatmiko. \"Kami menerima laporan bahwa Menteri Agama RI dan Menpera Djan Farid bersama sejumlah fungsionaris PPP dianggap melakukan kampanye terselubung saat meresmikan rumah susun di Ponpes Shirotul Fuqoha di Malang,\" kata Sri Sugeng.
Hanya, Sri Sugeng mengatakan bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan kebenarannya. \"Karena rekaman terkait kegiatan tersebut masih diteliti oleh Panwas Kabupaten Malang. Belum kami terima copy-annya,\" ucap Sri Sugeng. Ada sejumlah indikasi yang bisa dijadikan pelanggaran. Yang pertama, apakah ada izin cuti dari dua menteri tersebut pada saat peresmian ponpes tersebut. Yang kedua, adakah ajakan untuk mencoblos PPP, dan yang terakhir adalah ponpes bisa dikategorikan sebagai lembaga pendidikan yang harusnya steril dari kampanye.
Selain PPP, PDIP yang kemarin menggelar kampanye akbar di Surabaya juga terindikasi melakukan pelanggaran kampanye. Menurut Ketua Panwaslu Surabaya Wahyu Haryadi, ada tiga indikasi pelanggaran. Yang pertama adalah penggunaan fasilitas negara. \"Kami menemukan keranjang sampah dan tempat kencing portabel milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan di lokasi,\" katanya.
Yang kedua, ada seorang caleg PDIP bernama Heru Rusianto datang dengan menggunakan mobil pelat merah. Dan yang terakhir, Wawali Surabaya yang juga ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana terlihat di arena kampanye. \"Memang pasif dan tak menjadi jurkam, tapi dia datang dengan kaos merah atribut PDIP,\" ucapnya.
Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana sendiri mengatakan bahwa lapangan Thor memang milik Pemkot, dan keranjang sampah dan toilet portabel itu adalah alat kelengkapan lapangan tersebut. \"Apa kalau kemudian kami pinjam lapangan tersebut, maka tempat sampah dan toilet portabelnya kami singkirkan\" Seharusnya Panwas lebih bijak terkait pelanggaran pemilu tersebut,\" ucapnya.
(ful/git/ano)