Penyaluran KUR Diperluas

Jumat 21-03-2014,00:00 WIB

JAKARTA-Kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin mengembangkan usaha mikro. Ini terkait dengan perluasan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).              Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, tahun ini pemerintah akan meningkatkan porsi penyaluran KUR untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang masuk klaster 1 dan 2, yakni penerima bantuan sosial seperti beras miskin (raskin) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Karena itu, sinergi dengan Pemda akan diperkuat, karena Pemda-lah yang tahun kondisi masyarakat,\"ujarnya kemarin (20/3).

                Menurut Hatta, KUR sudah terbukti efektif sabagai instrumen untuk mendukung pengembangan kewirausahaan masyarakat. Bahkan, sudah ada lebih dari 900 ribu pengusaha mikro yang kini naik kelas menjadi pengusaha kecil setelah mendapat bantuan modal usaha dari KUR. \"Untuk itu, KUR harus menjangkau lebih banyak masyarakat,\"katanya.

                Salah satu upaya yang kini dilakukan pemerintah untuk mendorong efektifitas penyaluran KUR adalah dengan memindahkan Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) KUR dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Koperasi dan UKM selaku kementerian teknis. \"Dengan begitu, penyaluran bisa lebih efektif dan dimonitor dengan baik,”\"ucapnya.

                Hatta menyebut, target penyaluran KUR tahun ini dipatok sebesar Rp 37 triliun, naik Rp 1 triliun dibanding target penyaluran 2013 yang sebesar Rp 36 triliun. Namun demikian, realisasi penyaluran diperkirakan akan melampaui target. Sebagai gambaran, tahun lalu, dari target penyaluran Rp 36 triliun, realisasinya mencapai Rp 40,7 triliun yang disalurkan kepada 2,34 juta debitur. “Makin banyak dana KUR diputar maka akan makin baik,” katanya.

                Data Komite KUR menunjukkan, total dana KUR yang disalurkan sejak program dimulai pada November 2007 hingga Januari 2014 tercatat sudah menembus angka Rp 140,87 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 10.188.433 debitur sehingga rata-rata pinjaman adalah Rp 13,8 juta per debitur.

                Sebelumnya, Deputi bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan, tahun ini salah satu fokus pemerintah dalam pengembangan KUR adalah dengan menambah kapasitas penjaminan dari perusahaan penjamin, termasuk perusahaan penjamin daerah. “Agenda lain adalah memperkuat pendampingan KUR agar kualitas kredit makin baik,” ujarnya.

                Sebagaimana diketahui, dalam penyaluran kredit, termasuk KUR, bank akan meminta jaminan dari debitur penerima kredit. Nah, karena pelaku UKMK biasanya tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan bagi bank, maka BUMN penjamin seperti Perum Jamkrindo dan PT Askrindo lah yang memberikan jaminan kepada bank penyalur KUR.

(owi)

Tags :
Kategori :

Terkait