JAKARTA - Partai-partai Islam masih memiliki posisi tawar (bargaining politic) pada pemilu presiden (pilpres) 2014 apabila mau bersatu.
Hal ini dikatakan peneliti senior dari Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo menanggapi hasil survei RRSF tentang elektabilitas partai Islam. Hasil survei yang dirilis RRSF pada Jumat (4/4) menunjukkan bahwa elektabilitas partai-partai Islam mencapai 18 persen suara jika digabungkan. Rinciannya yakni PKS 5,3 persen, PPP 4,9 persen, PKB 4,2 persen, PAN 3,5 persen, dan PBB 0,1 persen.
“Perolehan suara partai-partai Islam bila digabungkan ada kurang lebih 18 persen suara, ini menunjukkan parpol Islam masih punya posisi tawar,” kata Karyono melalui siaran pers, Minggu (6/4).
Hanya saja, sambungnya, tokoh-tokoh pemimpin dari partai Islam masih rendah elektabilitasnya. Survei RRSF menunjukkan bahwa elektabilitas tokoh partai Islam masih di bawah 5 persen.
Melihat hal ini, Karyono menilai koalisi partai Islam dapat mengusung calon wakil presiden untuk dipasangkan dengan satu dari tiga calon presiden (capres) dengan elektabilitas tertinggi.
“Seandainya pilpres nanti hanya ada tiga blok calon presiden 2014, yaitu blok JAP (Jokowi, Aburizal Bakrie dan Prabowo) maka pertarungan pilpres 2014 akan semakin menarik bila partai partai Islam mau bersatu dalam satu koalisi bergabung dengan salah satu dari tiga blok capres tersebut,” tandasnya.
Menurut Karyono, skenario tersebut sulit terwujud mengingat perpecahan di tubuh partai Islam sejak Orde Baru hingga pascareformasi. Sepanjang pemilu era reformasi, partai Islam kerap terbelah di dalam koalisi yang berbeda. Mereka baru bersatu dalam koalisi di pemerintahan SBY-Boediono periode 2009-2014 namun hanya dengan tujuan bagi-bagi porsi kekuasaan.
Pada pemilu 2014 ini, koalisi partai-partai Islam juga dinilai bakal sulit terwujud. Tetapi, lanjut Karyono, tidak ada salahnya partai Islam berusaha bersatu dalam koalisi berbasis kesamaan platform sebagai eksperimen politik.
“Yang terpenting semangatnya adalah untuk membangun bangsa sesuai cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, karena Politik Islam adalah unsur pilar utama politik kebangsaan,” tandasnya.
(dil/jpnn)