Pengelolaan Keuangan Harus Transparan

Kamis 17-04-2014,00:00 WIB

JAMBI- Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus menegaskan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan transparan. Disamping memang harus akuntabel. Dia menegaskan, hal in akan etrus menjadi perhatian pemerintah.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri  Penandatanganan Kesepakatan Bersama Tentang Akses data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dan Bengkulu pada PT. Bank Jambi dan PT. Bank Bengkulu secara on-line. Dalam kesempatan itu, hadir Perwakilan BPK Jambi dan Perwakilan BPK  Bengkulu dan disaksikan Ketua BPK RI  Hadi Poernomo di Auditorium Gedung Tower BPK RI Jakarta.

Hal ini, katanya, dilakukan untuk mengawasi transaksi rekening kas secara on-line pada PT.Bank Jambi dan implementasi dari e-audit terhadap keuangan daerah. ”Dengan dilakukan kerjasama e-audit oleh BPK RI ini akan semakin mempercepat upaya Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Jambi untuk meminimalisir kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

“Saya yakin dengan semakin membaiknya pengelolaan keuangan daerah, akan menjadi pemicu untuk percepatan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan,” jelasnya.

Dia mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan langkah strategis perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Salah satu hal yang harus mendapat perhatian dari kita semua adalah reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara,” ungkapnya.

Diterangkannya, tujuan dilakukan sistim ini adalah, dapat mencegah secara dini penyimpangan atas transaksi kas pemerintah daerah dan mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Sehingga mendorong transaksi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Disamping itu, sambungnya, dapat meningkatan kehati-hatian aparatur karena merasa terus diawasi. Terakhir, dapat menjadikan pekerjaan auditor lebih praktis dan efisien.

(wsn)

Tags :
Kategori :

Terkait