JAKARTA - Penyelenggaraan ujian nasional (UN) tahun ini tidak hanya diganggu kabar kebocoran naskah ujian. Tetapi juga tersendatnya pencairan anggaran pelaksanaan UN ke sejumlah daerah. Meskipun ujian sudah berlangsung, anggaran tidak kunjung cair.
Secara keseluruhan anggaran penyelenggaran UN 2014 mencapai hampir Rp 600 miliar. Anggaran itu terbagi diantaranya untuk pengawasan, pemindaian, penggandaan, dan pendistribusian naskah ujian. Yang menjadi persoalan saat ini adalah, anggaran untuk pengawasan UN di sejumlah daerah belum cair.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar menuturkan, Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kemendikbud sudah melaporkan bahwa anggaran pengawasan itu telah ditransfer ke pemerintah provinsi. \"Dari pemerintah provinsi baru dikirim ke kabupaten atau kota. Jadi yang tersendat itu ada di kabupaten dan kota serta di sebagian provinsi,\" katanya kemarin.
Namun Haryono tidak hafal rincian daerah-daerah yang tersendat itu. Dia berharap urusan pencairan anggaran ini bisa segera dituntaskan. Supaya tidak mengganggu kelanjutan proses UN. Dia mengatakan saat ini kegaitan ujian utama UN 2014 jenjang SMA sudah rampung. Sedangkan kegiatan yang belum berjalan adalah ujian susulan UN SMA serta ujian utama dan susulan UN SMP sederajat.
Haryono menuturkan persoalan di lapangan adalah banyak pemda yang mengeluh tidak ada petunjuk pelaksanaan (juklak) pencairan anggaran UN. \"Jadi provinsi itu bingung, dana itu harus diapakan. Harusnya Balitbang Kemendikbud segera membuat juklak itu sebelum UN berlangsung,\" paparnya.
Dia menegaskan bahwa seharusnya ketika UN sudah berjalan seperti saat ini, seluruh anggaran untuk pengawasan sudah dicairkan. \"Logikanya sekarang apakah pengawasan bisa berjalan, jika anggarannya belum cair,\" tutur mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Haryono berharap jika ada sekolah yang belum menerima kucuran dana penyelenggaraan UN, segera melapor ke dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Setelah itu diteruskan ke provinsi, supaya bisa diupayakan pencairannya dengan segera.
Salah satu sekolah yang belum menerima kucuran anggaran penyelenggaraan UN dari Kemendikbud adalah SMAN 76 Jakarta. Kepala SMAN 76 Jakarta Retno Listyarti mengatakan, sampai kemarin dana operasional UN belum turun. \"Sementara UNnya sudah selesai. Ini semua sekolah se-Jakarta Timur belum terima dana dari Kemendikbud,\" ujarnya.
Retno mengatakan nilai dana operasional itu sejatinya tidak besar. hanya Rp 22.500 untuk setiap siswa. Khusus di SMAN 76 Jakarta, UN 2014 diikuti 174 siswa jadi anggarannya adalah hampir Rp 4 juta rupiah. \"Tetapi bagi sekolah-sekolah yang lain, dana ini bisa jadi sangat dibutuhkan,\" paparnya.
Dia mengatakan untuk membayar pengawas UN harus menggunakan uang pribadinya dulu. Sebab selain dana dari Kemendikbud belum turun, ternyata dana dari biaya operasional pendidikan (BOP) DKI Jakarta juga belum cair. Selain itu kas sekolah juga dalam posisi nol rupiah.
(wan)