JAKARTA - Implementasi Kurikulum 2013 tahun ajaran 2014-2015 terancam terganggu. Diantara penyebabnya adalah urusan pengadaan buku pegangan siswa. Hingga menjelang deadline 28 Mei mendatang, laporan sekolah yang memesan buku ke percetakan masih kecil.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Musliar Kasim menjelaskan,
mekanisme pengadaan buku kurikulum baru tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Saat ini uang untuk berbelanja buku sudah dititipkan ke sekolah-sekolah sasaran. Selanjutnya pihak sekolah harus mengorder atau memesan buku ke percetakan yang sudah memenangi tender sesuai dengan jumlah murid.
Sedangkan tahun ini, pengadaan buku sepenuhnya ada di tangan Kemendikbud. Mulai dari tender hingga pembayaran buku, semuanya ada di Kemendikbud. \"Sekarang ini masing-masing sekolah harus segera berinisiatif memesan buku. Supaya percetakan memiliki waktu untuk penggandaan hingga pendistribusian ke sekolah,\" kata mantan rektor Universitas Andalas, Padang itu.
Menurut Musliar, banyak faktor yang menyebabkan minimnya tingkat pemesanan buku Kurikulum 2013. Diantara yang paling besar adalah akses internet. Akses ini penting, karena pemesanan buku dilakukan melalui e-katalog yang ada di website LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
Di dalam e-katalog itu, sudah ada rincian buku apa saja yang dibutuhkan untuk pegangan siswa maupun guru. Selain itu juga tertera harga satuannya. Sehingga sekolah bisa dengan mudah menentukan jumlah uang yang harus dibayarkan ke percetakan. \"Sekolah tinggal mengentri jumlah siswa yang membutuhkan buku kurikulum baru itu,\" kata dia.
Lambatnya tingkat pemesanan ini, tidak dibiarkan begitu saja oleh Kemendikbud. Musliar menjelaskan akan menurunkan pejabat eselon II ke sejumlah daerah. Tujuannya adalah melakukan pembinaan dan pendampingan pemesanan buku kurikulum baru. Musliar mengatakan, sejatinya jajaran dinas pendidikan di seluruh kabupaten dan kota sudah diundang ke Jakarta untuk menjalani bimbingan teknis pemesanan buku.
Musliar juga berharap jajaran pemerintah kabupaten dan kota ikut proaktif dalam pengadaan buku baru itu. Dia menuturkan bahwa pemda harus melihat di daerahnya, apakah ada unit sekolah SD dan SMP yang kesulitan untuk akses internet. Sehingga bisa dilakukan intervensi dengan bantuan akses internet oleh pemda setempat.
Musliar menjelaskan paling lama buku ini sudah mulai dikirim ke sekolah 1 Juni. Selanjutnya pada 30 Juni seluruh pengiriman buku diharpakan sudah rampung. Sehingga ketika awal tahun pelajaran 2014-2015 yang dimulai pada 14 Juli, seluruh siswa sudah siap dengan buku kurikulum barunya. \"Saya ingatkan lagi, pengadaan buku kurikulum baru ini gratis. Tidak boleh ada pungutan,\" tandasnya.
(wan)