JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyoroti prilaku Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang tidak proaktif dalam penyampaian data rincian formasi ke pusat. Akibatnya, penetapan rinciannya tertunda-tunda lantaran masih banyak data yang tidak lengkap.
\"Ini pegawai BKD
harusnya lebih proaktif kalau ditugaskan untuk mengurus berkas rincian formasi. Bukannya cuma datang antar berkas selanjutnya tidak dipantau apakah dokumennya sudah benar atau tidak,\" kata Kabag Pusat Pengaduan Informasi KemenPAN-RB Nurhasni saat menerima rombongan DPRD Kota Balikpapan, Selasa (19/8).
Umumnya, pegawai BKD cuma lepas dokumen terus jalan-jalan. Mereka pun tidak peduli apakah masih ada yang diperbaiki atau tidak. Ujung-ujungnya pusat yang disalahkan karena proses penatapan rincian formasi molor.
\"Harusnya jangan sampai merugikan daerah, ke Jakarta itu bukan cuma pelesir. Boleh jalan-jalan tapi selesaikan dulu tugasnya. Kayak ini, selalu pusat disalahin padahal tidak dilihat yang tahu benar kondisi pegawai di daerah kan BKD. Pusat hanya menganalisa data yang disodorkan, kalau tidak lengkap ya ditinggal karena data yang diolah bukan cuma satu,\" bebernya.
Diapun mengimbau agar dalam urusan pegawai, BKD mesti rajin berkoordinasi dengan pusat (KemenPAN-RB maupun Badan Kepegawaian Negara). Tidak mesti harus datang ke Jakarta tapi komunikasi lewat telepon agar proses administrasi tidak tersendat. Ju
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyoroti prilaku Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang tidak proaktif dalam penyampaian data rincian formasi CPNS 2014 ke pusat.
Akibatnya, penetapan rinciannya tertunda-tunda lantaran masih banyak data yang tidak lengkap.
\"Ini pegawai BKD harusnya lebih proaktif kalau ditugaskan untuk mengurus berkas rincian formasi. Bukannya cuma datang antar berkas selanjutnya tidak dipantau apakah dokumennya sudah benar atau tidak,\" Kabag Pusat Pengaduan Informasi KemenPAN-RB Nurhasni saat menerima rombongan DPRD Kota Balikpapan, di KemenPAN-RB, Jakarta, Selasa (19/8).
Umumnya, pegawai BKD cuma lepas dokumen terus jalan-jalan. Merekapun tidak peduli apakah masih ada yang diperbaiki atau tidak. Ujung-ujungnya pusat yang disalahkan karena proses penatapan rincian formasi molor.
\"Harusnya jangan sampai merugikan daerah, ke Jakarta itu bukan cuma pelesir. Boleh jalan-jalan tapi selesaikan dulu tugasnya. Kayak ini, selalu pusat disalahin padahal tidak dilihat yang tahu benar kondisi pegawai di daerah kan BKD. Pusat hanya menganalisa data yang disodorkan, kalau tidak lengkap ya ditinggal karena data yang diolah bukan cuma satu,\" bebernya.
Diapun mengimbau agar dalam urusan pegawai, BKD mesti rajin berkoordinasi dengan pusat (KemenPAN-RB maupun Badan Kepegawaian Negara). Tidak mesti harus datang ke Jakarta tapi komunikasi lewat telepon agar proses administrasi tidak tersendat.
(esy/jpnn)