JAKARTA - Polemik terkait kenaikan harga BBM terus mendapat sorotan publik. Salah satunya, Kamar Dagangan dan Industri (Kadin) Indonesia. Organisasi pengusaha tersebut mendesak pemerintah saat ini untuk mencabut sekaligus subsidi BBM Indonesia. Desakan tersebut agar problematike ekonomi Indonesia bisa selesai.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto menyatakan, subsidi BBM di Indonesia bisa disama kan dengan bom waktu. Pasalnya, subsidi sektor tersebut terus membebani - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, subsidi tersebut sebagian besar dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas.
“Kami mendesak pemerintah sekarang untuk mengambil langkah korektif untuk masalah tersebut. dalam hal ini, kami minta sekalian saja dicabut sehingga harga BBM sudah sesuai dengan keekonomian. Tidak tepat jika pemerintah sekarang mewariskan hal yang buruk bagi pemerintahan yang baru,” ungkapnya pada- jumpa pers terkait harga BBM bersubsidi di Jakarta kemarin (3/9).
Dia menegaskan, pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu jilid II sebenarnya tak punya alasan untuk menolak permintaan tersebut. Pasalnya, presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak memiliki resiko politik. Justru, Suryo mempertanyakan sikap pemerintah saat ini yang kukuh tak mau melakukan kebijakan tersebut. Apalagi, saat ini sistem BBM dua harga justru menjadi lahan meraup keuntungan bagi mafia migas.
“Itu saya rasa perlu ditanyakan ke pejabat yang tak mau menaikkan BBM. Apakah ada self interest\" Kalau tidak ada seharusnya ya mendukung adanya perubahan terhadap sistem subsidi BBM. Alsan mereka tak menaikkan karena kasihan rakyat itu justru salah. Sistem ini lah yang bakal menyakiti rakyat dalam jangka panjang,” jelasnya.
Dia tak menampik, memang bakal ada dampak dari kebijakan tersebut. Namun, dampak tersebut dinilai terlalu berlebihan. Misalnya, dampak terhadap inflasi di Indonesia. Menurutnya, jika subsidi BBM dicabut penuh, makan inflasi hanya mencapai 0,6 persen saja. “Kalau ditotal mungkin inflasi 2014 hanya tujuh koma sekian saja. Itu artinya tidak sampai dua digit yang notabene berbahaya,” paparnya.
Ditambah lagi, lanjut dia, dampak inflasi yang biasa berupa kenaikan harga barang sebenarnya bisa diimbangi dengan kebijakan lain. Menurutnya, pemerintah sudah mengeluarkan sekitar Rp1 triliun per hari untuk subsdi BBM. Dana tersebut sebenarnya bisa digunakam untuk sektor lain yang menyentuh langsung masyarakat yang bbenar-benar terdampak inflasi.
“Jadi, inflasi bakal terjadi, tapi beeberapa masyarakat bakal mendapatkanpekerjaan. Sedangkan, bagi masyarakat yang tak mampubisa mendapatkan bantuan langsung yang jumlahnya pasti lebih besar. Dengan begitu, bisa saja setiap daerah diberi dana Rp 5 triliun untuk meningkatkan infrastruktur. Menurut kami itu lebbih berguna daripada harus dibakar dengan bensin yang kebanyakan dikonsumsi pleh masyarakat mampu,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Kadin Didie Soewondho mengungkapkan, pencabutan subsidi BBM bisa memberikan Indonesia dorongan untuk mencapai tahap ekonomi selanjutnya. Pasalnya, kenaikan harga BBM pasti- mengakibatkan kenaikanharga- produk dan jasa di Indonesia. Namun, kenaikan tersebut hanya berkisar 10-15 persen saja. Dengan harga tersebut otomatis masyarakat bepenghasilan tetap bakal mengurangi konsumsinya.
“Kalau konsumsi dikurangi tentu industri juga kembali mengkoreksi produksinya. Nah, dari situ akan terjadi pembiasaan masyarakat terhadap harga baru barang-barang serta harga BBM yang meninggi. Itu artinya bakal ada equibrilium baru dalam ekonomi Indonesia,” jelasnya.
(bil)