JAKARTA - Pasca penetapan status tersangka Jero Wacik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum mengambil sikap apapun. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha Presiden masih memerlukan waktu untuk mengetahui lebih lanjut kasus pemerasan yang dilakukan Menteri ESDM tersebut.
Julian menuturkan, Presiden mengaku terkejut karena pihaknya tidak pernah mendapat laporan apapun terkait indikasi tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan Jero, selama menjabat sebagai menteri. \"Beliau terkejut karena selama ini beliau mandapat laporan bahwa tidak ada arah kuat untuk Jero kemudian ditetapkan tersangka. Tentu kita mendengerkan perkembangan, karena kami belum mengetahui lebih lanjut tentang kasusnya,\" papar Julian di Bandara Halim Perdanakusuma, kemarin (4/9).
Julian melanjutkan, Jero dipastikan segera menghadap SBY. Namun, dia belum bisa memastikan jadwal pertemuan tersebut. \"Pada kesempatan yang tetap nanti Pak Jero pasti akan bertemu. Tapi saya belum tahu kapan,\" imbuhnya.
Pernyataan Julian tersebut dibenarkan Menko Perekonomian Chairul Tanjung. Dia mengungkapkan dalam waktu dekat Presiden SBY akan bertemu dengan Jero untuk membahas tindak lanjut pasca penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka oleh KPK.
\"Presiden akan menerima Pak Jero dalam waktu dekat ini, untuk setelah itu mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Dalam kasus Pak Jero, tentu kita ingin mengendepankan azas praduga tak bersalah. Biarkan semua proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,\" papar CT di Bandara Halim Perdanakusuma, kemarin.
Ketika ditanya kapan waktu pertemuan, CT hanya menjawab hal tersebut segera dilakukan secepatnya. Yang jelas, saat ini Jero tengah menyiapkan surat pengunduran dirinya sebagai menteri ESDM. \"Saya tidak tahu, tapi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Tapi info yang saya terima Pak Jero telah meminta sekjennya untuk menyiapkan surat pengunduran diri,\" jawabnya.
Menyoal kemungkinan pengganti Jero, CT menuturkan hal tersebut merupakan kewenangan SBY sebagai Presiden. \"Biarkanlah Presiden yang akan mengambil keputusan. Apakah diangkat menteri yang baru atau diangkat menteri yang bersifat ad interim. Karena memang waktunya juga sangat sedikit,\" katanya.
Sementara itu, baru saja mendarat di tanah air, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera merencanakan pertemuan internal dengan para menteri dari partainya. Awalnya, pertemuan tersebut akan digelar pukul 20.00 WIB, kemarin (4/9). Namun, ternyata pertemuan tersebut dibatalkan. Kemungkinan besar, pertemuan tersebut membahas kelanjutan nasib Jero Wacik, pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
\"Nggak jadi (pertemuan),\" ujar Menteri UKM dan Koperasi Syarief Hasan saat dihubungi wartawan, tadi malam.
Pernyataan Syarief tersebut juga didukung Menkum dan HAM Amir Syamsuddin. Amir menuturkan, dirinya memang batal menghadiri pertemuan tersebut. \"Saya nggak ke sana karena saya ada acara lain,\" katanya saat dihubungi, tadi malam.
Hari ini, Presiden SBY agendanya menggelar sidang kabinet paripurna untuk membahas nasib Jero Wacik dalam jajaran kabinet. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perindustrian MS Hidayat di Bandara Halim Perdanakusuma, kemarin. \"Besok (hari ini) ada rapat paripurna, tadi bapak menyampaikan akan menyinggung juga karena beliau (SBY) baru mendapat laporan tadi. Jadi beliau ingin mendalami,\" paparnya.
Hidayat melanjutkan, menurut rencana usai sidang kabinet paripurna, SBY akan memberikan pernyataan terkait nasib Jero. \"Terus (usai sidang kabinet) beliau akan memberi statement mengenai masalah itu,\" imbuhnya.
Menkopolhukam Djoko Suyanto termasuk yang ikut menyatakan keprihatinannya atas penetapan status tersangka pada Jero Wacik. Dia berharap Jero tabah menjalani prosedur hukum di KPK. \"Sehingga Pak Wacik bisa berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada KPK,\" ujarnya.
Saat disinggung penghargaan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana yang pernah diterima Jero, Djoko sempat meninggi. Dia menekankan bahwa saat penganugerahan tersebut yang bersangkutan belum terjerat kasus hukum. Dia juga menegaskan tidak akan mencabut tanda kehormatan tersebut dari Jero.\"Dia kan belum dihukum. Jangan misal-misal, ya karena sekarang baru proses. Dan nggak ada (pencabutan tanda kehormatan),\" tegasnya sembari menutup pintu mobil. Sebagai informasi, Menkopolhukam, melalui dewan kehortaman, bertanggung jawab atas pihak-pihak penerima tanda kehormatan. Tahun lalu, Jero mendapat penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden SBY.
Terpisah, dorongan agar Jero Wacik mundur dari jabatan menteri dan anggota DPR terpilih mulai muncul pula dari internal Demokrat. Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan. bahwa kerelaan untuk mundur tersebut adalah konsekuensi dari status tersangka kasus pemerasan oleh KPK.